Wagub DKI Sebut Revisi RPJMD Masih Digodok di DPRD

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 masih dalam proses di DPRD. Pihaknya berencana merevisi RPJMD karena sejumlah sektor, termasuk ekonomi terdampak pandemi Covid-19.

"Masih dalam proses (pembahasan di DPRD)," kata Riza di Balai Kota, Kamis (15/4).

Ia menjelaskan, revisi RPJMD itu meliputi program yang berkaitan dengan pengadaan rumah DP 0 Rupiah. Menurutnya, akibat Covid, daya beli masyarakat menurun.

Kemudian mengenai skema pembiayaan proyek pembangunan pipa distribusi SPAM Jatiluhur I dan penyesuaian anggaran penanganan banjir.

"Yang memang direvisi pengadaan DP 0 Rupiah, ini karena Covid daya beli masyarakat turun, kemampuan kita bangun juga turun. Lalu SPAM air minum dulu dengan APBD, sekarang dengan KPBU, anggaran banjir dinaikkan," ujar Riza.

Namun begitu, ia memastikan, pihaknya bakal mengejar program-program lainnya dalam RPJMD 2017-2022 yang belum rampung. Menurutnya, program-program tersebut harus rampung, karena merupakan visi misi Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 lalu.

"Semua program kita kejar, kita genjot dengan segala keterbatasan, kekurangan, kemampuan kita, tentu visi misi Anies-Sandi yang sekarang diteruskan Anies-Ariza kita akan upayakan RPJMD akan bisa dituntaskan segera," ujarnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mengusulkan perubahan RPJMD ke DPRD.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali menjelaskan, perubahan RPJMD ini mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilaksanakan karena perubahan mendasar, salah satunya karena kondisi bencana nasional seperti pandemi Covid-19.

Dalam prosesnya terkait perubahan RPJMD, tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan perubahan RPJMD 2017-2022. Hanya Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia yang menolak usulan tersebut.

RPJMD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjadi pedoman kerja birokrasi pemerintahan. RPJMD biasanya digunakan untuk menilai realisasi janji kampanye dan evaluasi gubernur, dalam hal ini Anies Baswedan selama memimpin Jakarta di akhir masa jabatan.