Gubernur NTB Bolehkan Mudik, Mendagri Akan Sebar Instruksi

Pemerintah berencana menerbitkan instruksi agar kepala daerah menerapkan larangan mudik merespons sikap Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah yang tak melarang warga pulang kampung.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan instruksi ini akan diterbitkan Menteri Dalam Negeri. Namun, ia enggan memastikan tanggal penerbitan instruksi itu.

"Hal ini akan diingatkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah)," kata dia, lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/4).

Wiku menyampaikan pemerintah pusat juga akan mengingatkan pemerintah daerah secara langsung. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri akan menyosialisasikan larangan mudik ke jajaran pimpinan daerah.

Dia menjelaskan larangan mudik dibuat guna mencegah mobilitas warga yang biasanya meningkat di musim lebaran. Dengan begitu, potensi penambahan kasus Covid-19 dapat ditekan.

"Karena melakukan perjalanan yang dilakukan bersamaan akan meningkatkan potensi penularan Covid-19," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkifliemansyah menyatakan tidak akan melarang warga mudik ke wilayahnya. Dia menyampaikan hal yang terpenting adalah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

"Mereka pulang itu karena rindu sekali. Kalau kita atur-atur, nanti banyak masalah yang akan terjadi, biarkan ngalir begitu aja," kata Zulkifliemansyah di Mataram, Minggu (18/4).

Selain Zulkifliemansyah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyampaikan hal senada. Namun, Ganjar menekankan agar warga mudik sebelum larangan diberlakukan pada 6-17 Mei.

Terpisah, Polda Sumatera Utara (Sumut) bakal mempersempit masuknya pemudik ke wilayahnya mulai 6-17 Mei 2021 lewat penyekatan di sejumlah akses jalur perbatasan.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pintu masuk dan perbatasan di Sumut yang disekat untuk mengantisipasi masuknya pemudik antara lain perbatasan Sumut-Aceh, Sumut-Sumbar, Sumut-Riau.

"Tentunya dalam penyekatan larangan mudik ini akan berkoordinasi dengan TNI, Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah setempat dan stakeholder terkait lainnya," kata dia, Senin (19/4).

Hadi mengungkapkan Polda Sumut akan menyiapkan pos pengamanan di setiap daerah yang masih masuk dalam wilayah Sumatera Utara untuk mengantisipasi terjadinya arus mudik seperti Medan- Tebingtinggi, Medan-Langkat.

Wilayah perbatasan ini akan dijaga ketat personel Polri-TNI. Jika menemukan masyarakat yang nekat mudik, kata dia, petugas akan memaksa warga untuk kembali ke tempat asalnya.

"Nantinya, para petugas yang disiagakan di pos-pos pengamanan juga dilengkapi dengan pakaian APD (alat pelindung diri) yang telah ditentukan, yakni helm, masker, pakaian, sarung tangan, dan sepatu agar petugas tidak tertular Covid-19," ungkap dia.