Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) kompak meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menarik buku kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang menghilangkan nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan bahwa hilangnya nama Hasyim Asy'ari merupakan keteledoran dan menunjukkan ketidakpahaman tim penyusun tentang sejarah bangsa.
Menurutnya, penyusun Kamus Sejarah Indonesia Jilid I telah mengkhianti sejarah bangsa bila terbukti sengaja menghilangkan nama Hasyim Asy'ari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seluruh anak bangsa harus paham secara utuh sejarah bangsa Indonesia dan tidak boleh ada yang memutus mata rantai sejarah perjalanan bangsa. Kalau hal ini disengaja merupakan pengkhianatan terhadap sejarah," kata Jazuli kepada wartawan, Selasa (20/4).
Ia pun meminta Kamus Sejarah Indonesia Jilid I segera ditarik dari peredaran karena bisa menyesatkan anak bangsa.
Menurutnya, Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU harus masuk dalam dokumen sejarah manapun karena memiliki peran dan kiprah yang luar biasa baik pada masa penjajahan hingga kemerdekaan.
"Hadratus Syekh Hasyim sebagai pendiri NU dengan Resolusi Jihad-nya yang terkenal mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Juga perannya sebagai rujukan ketika bangsa ini membentuk dasar negara dan konstitusi bernegara. Jangan putus mata rantai sejarah tersebut. Jangan lupakan jasa ulama besar bangsa ini," ucap Jazuli.
Terpisah, anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menyatakan hilangnya nama Hasyim Asy'ati memperlihatkan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim telah melakukan kecerobohan tiga kali berturut-turut.
Ia mengaku kecewa dan menyayangkan atas kecerobohan yang kembali dilakukan Nadiem kali ini.
"Tentu kita kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Pada sampul kamus itu memuat foto KH Hasyim Asy'ari tetapi tidak adanya narasi dan keterangan terkait kiprah dan jejak sejarah serta ketokohan beliau baik sebagai pendiri NU maupun sebagai Pahlawan Nasional. Jangan lupakan jasa ulama terhadap bangsa ini," katanya.
Ia juga berkata bahwa telah terjadi informasi sejarah yang hilang dan bisa berpotensi mengaburkan sejarah dalam Kamus Sejarah Indonesia. Menurutnya, hal ini akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik bila dibiarkan terjadi.
"Apalagi buku sejarah tersebut menjadi salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah dan bisa download secara gratis sehingga bisa tersebar secara masif," imbuh Guspardi.
Oleh karena itu, Guspardi meminta Nadiem segera menarik Kamus Sejarah Indonesia dari peredaran. Ia meminta Nadiem mengevaluasi dan merevisi isi konten guna meluruskan kejanggalan informasi yang ada di dalamnya.
"Kemendikbud juga lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan tim penyusun buku sejarah Indonesia sehingga tidak terulang lagi kesalahan dan kecorobohan serta disinformasi yang berpotensi menjadi polemik serta kontroversi," ucap anggota Komisi II DPR tersebut.
Sebelumnya, Kemendikbud mengatakan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang disebut menghilangkan Hasyim Asy'ari masih dalam tahap penyempurnaan. Masyarakat hanya menerima salinan lunaknya.
"Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid dalam keterangan resmi yang disampaikan, Senin (19/4).
Hilmar mengatakan naskah tersebut disusun pada 2017 sebelum periode kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
(mts/pris)