Vaksinasi Lansia Masih Rendah, Koalisi Kritik Vaksin Seleb
CNN Indonesia
Kamis, 22 Apr 2021 12:12 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Hang Jebat, Jakarta Selatan. (CNN Indonesia/Yulia Adiningsih)
Jakarta, CNN Indonesia --
Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan mengkritik tindakan pemerintah yang justru mendahulukan vaksinasi Covid-19kepada selebritas baik selebgram, influencer, artis, dan pelaku seni lainnya yang bukan kelompok rentan. Padahal, sambung mereka dalam pernyataannya, di satu sisi vaksinasi bagi kelompok lansiamasih rendah.
Koalisi mencatat, berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Selasa (20/4), secara nasional, baru 10.47 persen lansia di tanah air yang mendapatkan dosis pertama, dan hanya 4.74 persen dari orang sepuh tersebut yang sudah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi.
Berdasarkan pengaduan yang diterima koalisi, kelompok lansia masih sulit mengakses Vaksin Covid19. Misalnya lansia di beberapa daerah seperti daerah Depok, kota Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Bandung Barat belum mendapat vaksinasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini jelas menunjukkan pengabaian atas hak hidup sehat serta perlindungan kesehatan dan dari ancaman kematian karena Covid-19 bagi kelompok rentan. Sekaligus menunjukkan kekacauan program vaksinasi dan pengendalian pandemi di tanah air," demikian siaran pers koalisi tersebut yang dikutip Kamis (22/4).
Menurut koalisi tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan diskriminasi akses kepada vaksinasi dengan mengutamakan kelompok-kelompok tertentu yang bukan merupakan kelompok rentan.
Atas dasar itu, koalisi mendesak pemerintah pusat RI untuk menghentikan vaksinasi kepada seluruh kelompok nonrentan. Mereka juga meminta pemerintah memastikan seluruh sasaran kelompok rentan mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin sebagai upaya perlindungan infeksi Covid-19.
Koalisi pu meminta pemerintah memperbaiki pendataan dan distribusi vaksinasi secara terbuka agar tepat sasaran sesuai dengan rekomendasi WHO, dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
Selain itu, koalisi meminta pemerintah tidak lengah dan tetap ketat dalam menjalankan pedoman pencegahan penyebaran Covid-19 seperti himbauan 3M, walau saat ini Indonesia sudah menjalankan program vaksinasi.
"Mendesak pemerintah memberikan informasi dan data yang benar dan valid terkait jumlah realisasi vaksinasi, data kematian akibat Covid-19, data dan jumlah insentif tenaga kesehatan dan data-data yang terkait penanganan Covid-19 di Indonesia," tulis Koalisi.
Sebagai informasi, Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan ini terdiri dari Kantor LBH dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lokataru Foundation, LaporCovid-19, Indonesia for Global Justice, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), memfasilitasi pekerja seni untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Jakarta, Senin (19/4) kemarin. Upaya tersebut diharapkan dapat menggeliatkan kembali bisnis di sektor ekonomi kreatif, yang pada akhirnya dapat memicu sektor perekonomian lainnya.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan sasaran vaksin kepada pekerja seni itu sudah termasuk dalam perhitungan 17 juta pekerja publik yang menjadi sasaran vaksinasi tahap kedua oleh pemerintah.
Sehingga, kata dia, vaksinasi untuk pekerja seni ini tidak mengganggu pelaksanaan vaksinasi bagi golongan lansia.
"Untuk pekerja seni memang kita dorong melakukan vaksinasi di sentra-sentra vaksinasi yang besar seperti di Istora. Sehingga fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas fokus melayani vaksinasi lansia," kata Siti dalam acara Dialog Produktif bertema Gerak Aktif Pemerintah Vaksinasi Pekerja Seni, yang diselenggarakan KPCPEN dan disiarkan di FMB9ID_IKP, Selasa (20/4).
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Manajemen Krisis Kemenpareraf Henky Manurung menerangkan ada 60 ribuan pekerja seni dan hampir 50 ribu pekerja ekonomi kreatif yang terdata. Dia mengatakan, pihaknya sudah menginformasikan dan mengkondisikan agar Dinas Pariwisata menyuplai data peserta dengan harapan nanti menjadi data bersama.
"Dengan melaksanakan vaksinasi pada sektor ekonomi kreatif ini, akan menambah keyakinan pelaku ekonomi bahwa sektor ini aman. Selain itu tingginya minat pelaku usaha ekonomi kreatif untuk vaksinasi juga suatu pertanda positif," pungkas Henky.
Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan mengkritik tindakan pemerintah yang justru mendahulukan vaksinasi Covid-19kepada selebritas baik selebgram, influencer, artis, dan pelaku seni lainnya yang bukan kelompok rentan. Padahal, sambung mereka dalam pernyataannya, di satu sisi vaksinasi bagi kelompok lansiamasih rendah.
Koalisi mencatat, berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Selasa (20/4), secara nasional, baru 10.47 persen lansia di tanah air yang mendapatkan dosis pertama, dan hanya 4.74 persen dari orang sepuh tersebut yang sudah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi.
Berdasarkan pengaduan yang diterima koalisi, kelompok lansia masih sulit mengakses Vaksin Covid19. Misalnya lansia di beberapa daerah seperti daerah Depok, kota Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Bandung Barat belum mendapat vaksinasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini jelas menunjukkan pengabaian atas hak hidup sehat serta perlindungan kesehatan dan dari ancaman kematian karena Covid-19 bagi kelompok rentan. Sekaligus menunjukkan kekacauan program vaksinasi dan pengendalian pandemi di tanah air," demikian siaran pers koalisi tersebut yang dikutip Kamis (22/4).
Menurut koalisi tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan diskriminasi akses kepada vaksinasi dengan mengutamakan kelompok-kelompok tertentu yang bukan merupakan kelompok rentan.
Atas dasar itu, koalisi mendesak pemerintah pusat RI untuk menghentikan vaksinasi kepada seluruh kelompok nonrentan. Mereka juga meminta pemerintah memastikan seluruh sasaran kelompok rentan mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin sebagai upaya perlindungan infeksi Covid-19.
Koalisi pu meminta pemerintah memperbaiki pendataan dan distribusi vaksinasi secara terbuka agar tepat sasaran sesuai dengan rekomendasi WHO, dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
Selain itu, koalisi meminta pemerintah tidak lengah dan tetap ketat dalam menjalankan pedoman pencegahan penyebaran Covid-19 seperti himbauan 3M, walau saat ini Indonesia sudah menjalankan program vaksinasi.
"Mendesak pemerintah memberikan informasi dan data yang benar dan valid terkait jumlah realisasi vaksinasi, data kematian akibat Covid-19, data dan jumlah insentif tenaga kesehatan dan data-data yang terkait penanganan Covid-19 di Indonesia," tulis Koalisi.
Sebagai informasi, Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan ini terdiri dari Kantor LBH dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lokataru Foundation, LaporCovid-19, Indonesia for Global Justice, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis pertama pada seorang seniman saat vaksinasi massal bagi seniman dan budayawan, di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (19/4/2021). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), memfasilitasi pekerja seni untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Jakarta, Senin (19/4) kemarin. Upaya tersebut diharapkan dapat menggeliatkan kembali bisnis di sektor ekonomi kreatif, yang pada akhirnya dapat memicu sektor perekonomian lainnya.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan sasaran vaksin kepada pekerja seni itu sudah termasuk dalam perhitungan 17 juta pekerja publik yang menjadi sasaran vaksinasi tahap kedua oleh pemerintah.
Sehingga, kata dia, vaksinasi untuk pekerja seni ini tidak mengganggu pelaksanaan vaksinasi bagi golongan lansia.
"Untuk pekerja seni memang kita dorong melakukan vaksinasi di sentra-sentra vaksinasi yang besar seperti di Istora. Sehingga fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas fokus melayani vaksinasi lansia," kata Siti dalam acara Dialog Produktif bertema Gerak Aktif Pemerintah Vaksinasi Pekerja Seni, yang diselenggarakan KPCPEN dan disiarkan di FMB9ID_IKP, Selasa (20/4).
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Manajemen Krisis Kemenpareraf Henky Manurung menerangkan ada 60 ribuan pekerja seni dan hampir 50 ribu pekerja ekonomi kreatif yang terdata. Dia mengatakan, pihaknya sudah menginformasikan dan mengkondisikan agar Dinas Pariwisata menyuplai data peserta dengan harapan nanti menjadi data bersama.
"Dengan melaksanakan vaksinasi pada sektor ekonomi kreatif ini, akan menambah keyakinan pelaku ekonomi bahwa sektor ini aman. Selain itu tingginya minat pelaku usaha ekonomi kreatif untuk vaksinasi juga suatu pertanda positif," pungkas Henky.
