Ragam Sanksi Pemerintah Bagi Warga Nekat Mudik Lebaran

CNN Indonesia | Kamis, 22/04/2021 15:21 WIB
Sanksi-sanksi menanti warga yang nekat pulang kampung atau mudik selama masa larangan mudik, 6-17 Mei 2021, dari mulai tilang, penyitaan, sampai dugaan pidana. Sanksi-sanksi menanti warga yang nekat pulang kampung atau mudik selama masa larangan mudik, 6-17 Mei 2021, dari mulai tilang, penyitaan, sampai dugaan pidana. Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah sanksi mengintai warga yang nekat pulang kampung atau mudik selama masa larangan mudik mulai 6-17 Mei mendatang. Sanksi-sanksi tersebut beragam mulai dari tilang, penyitaan, sampai ancaman pidana.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Rudy Antariksawan mengatakan, sanksi-sanksi bagi warga yang nekat melakukan perjalanan mudik memang beragam. Sanksi akan diberikan sesuai kesalahan mereka masing-masing.

"Kalau itu ada pelanggaran-pelanggaran, yang lain akan ditindak sesuai UU yang ada aturan yang berlaku," ujar Rudy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/4).


Meski demikian, terang Rudy, tak ada sanksi khusus bagi warga yang diketahui tengah melakukan perjalanan mudik. Dia juga membantah bakal menerapkan sanksi denda maksimal hingga Rp100 juta sesuai pasal 93 UU Karantina Kesehatan.

"UU Karantina itu beda, bukan. Itu kan kegiatan-kegiatan membuat, bisa membahayakan masyarakat luas itu," katanya.

Larangan mudik selama perayaan hari raya Idulfitri atau Lebaran diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Adapun sanksi yang bisa diterapkan, kata Rudy, misalnya pengendara mobil yang kedapatan membawa penumpang dalam jumlah banyak selama masa larangan mudik. Kepada mereka, Rudy menyebut pihaknya akan menyita mobil tersebut dan mengembalikan warga ke tempat asal pergi.

Selain itu, sanksi juga bisa diberikan kepada warga yang ketahuan mudik namun tak membawa sejumlah syarat seperti surat kesehatan atau bebas Covid-19 yang telah diatur dalam edaran Satgas Penanganan Covid-19.

"Ini nanti penumpangnya akan diturunkan, diantar polisi kembali ke daerahnya pakai bus yang dari (dinas) perhubungan," ujar Rudy.

Rudy turut mengingatkan sangkaan pemalsuan surat bagi warga yang nekad menggunakan surat palsu untuk mengelabui petugas. SE diketahui mengecualikan larangan mudik bagi warga dalam beberapa kondisi, misalnya menjenguk orang tua sakit, hingga takziah.

Tindakan pemalsuan surat bebas Covid-19 bisa dijerat Pasal 267 ayat 1 KUHP dan Pasal 268 ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal hingga empat tahun.

"Kadang tidak menutup kemungkinan ada yang nakal. Dipalsukan ya, udah beda lagi itu namanya pemalsuan surat. Jadi sesuai dengan apa yang dilanggar," kata dia.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK