Prabowo dan Ironi Modernisasi Alutsista Pakai Barang Bekas

Insiden hilang kontak kapal selam KRI Nanggala-402 memicu desakan peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista). Masalahnya, ada keterbatasan anggaran militer dan masalah strategi prioritas belanja.

KRI Nanggala-402 sendiri merupakan kapal produksi Jerman pada 1979. Berdasarkan analisis sementara TNI Angkatan Laut, kapal tersebut tenggelam pada kedalaman 600-700 meter karena black out saat penembakan torpedo sehingga kapal tidak terkendali.

Sejauh ini, lokasi percis kapal belum diketahui. Namun, TNI memusatkan pencarian kapal selam di sekitar utara pulau Bali, di dekat Celukan Bawang.

"Alutsista kita memang karena terpaksa kita belum modernisasi lebih cepat. Ini mendesak, kita harus modernisasi lebih cepat. Saya yakin dalam waktu dekat, alutsista bisa dimodernisasi tiga matra," tutur Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kamis (22/4).

Analis militer Soleman B. Ponto menyebut wacana peremajaan alutsista ini kerap terkendala oleh strategi pembelian yang lebih memprioritaskan barang bekas.

"Jangan lagi beli kapal bekas, harus kapal baru. Sekarang sudah harus berani. Selama ini bicara modernisasi tapi yang datang kapal bekas," sindir dia, dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Kamis (22/4).

Diketahui, Prabowo sempat berencana mendatangkan jet tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria. Rencana ini mendapat kritik keras dari kalangan masyarakat sipil. 

Soleman mengakui alutsista bekas ini harganya lebih murah dan bisa mendapat lebih banyak armada. Masalahnya, biaya pemeliharaan dan potensi kecelakaannya jadi lebih tinggi.

"Lebih baik punya dua [alutsista] baru daripada 5 bekas. Masalahnya biaya maintenance tinggi. Kelihatannya belinya murah. [Biaya] yang paling tinggi itu merugikan manusianya. Mendidik komandan kapal enggak mudah, apalagi permesinan dan peralatan," tuturnya.

"Jangan pikir lagi kapal tua. Sudah tiga kapal tua tenggelam," ucap dia, yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI itu.

Kapal-kapal berusia tua yang tenggelam itu antara lain KRI Pati Unus-384 (2016), KRI Sibarau-847 (2017), KRI Teluk Jakarta 541 (2020). "Yang baru-baru tenggelam tuh enggak ada," imbuhnya.

Terkait insiden KRI Nanggala-402, Soleman menyebut ke depannya perlu ada pengadaan alutsista berupa kapal selam penyelamat. Saat ini, Indonesia masih mengandalkan armada milik negara luar untuk melakukan evakuasi.

"Pelajaran [dari kasus KRI Nanggala] bahwa kita membutuhkan kapal selam rescue. Dulu [pernah punya] 12 [kapal selam], tapi enggak pernah punya kapal khusus rescue," ujarnya.

Di acara yang sama, Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi menyebut peremajaan alutsista, termasuk pengadaan kapal selam, pada prinsipnya sudah masuk program minimum essential force (MEF) tahap III yang berakhir pada 2024.

"Peremajaan itu perlu, tapi kan kita mengalami beberapa kendala, termasuk persentase [anggaran pertahanan] terhadap PDB (produk domestik bruto) yang masih sangat rendah dari ideal," kata dia.

"Di bawah 1 persen [dari PDB], 0,8 [persen]. Idealnya, [anggaran pertahanan itu] di atas 1,2 persen dari PDB," imbuhnya.

Menurut dia, keberadaan alutsista tua tak lepas dari penyetopan peremajaan alutsista pada periode 1998 hingga 2008. Pemerintah kemudian mencanangkan MEF dalam tiga tahap untuk mengejar ketertinggalan.

Infografis Kekuatan Pencari Kapal Selam KRI Nanggala-402. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

"Postur TNI AL sangat-sangat kurang, kapal sangat tua," ucap Bobby, yang merupakan politikus Partai Golkar itu.

Soal pengadaan alutsista bekas, dia mengaku itu merupakan strategi sekaligus hasil kompromi terkait keterbatasan anggaran militer. Terlebih, katanya, peremajaan bisa berarti "meremajakan yang tua atau menambah atau mengganti formasi".

"Kalau mau idealnya semua baru. Cuma ada keterbatasan penganggaran yang membuat militer, TNI, Kemenhan harus pintar lah memainkan strategi juga," ujar dia.

"Mungkin ada satu kompromi, yang paham militer lah, kenapa [beli] bekas. Kami hanya memastikan legislasi, payung hukum, cek ricek, anggaran bisa terserap dengan baik, enggak ada kapal enggak layak," jelasnya.

Terkait pengadaan kapal selam, Bobby menyatakan jumlah idealnya, mempertimbangkan luas wilayah, adalah 12 unit. Saat ini, TNI AL baru memiliki lima unit. Hal itu pun sudah tercantum dalam Rencana Strategis IV atau MEF III.

"Idealnya kapal selam 12, karena luas wilayah. Baru tiga [pengadaan], nanti tambah tiga, jadi totalnya delapan. Kita memastikan ada, dan tidak mengganggu program-program pembangunan yang lain," urai dia.

Ia mengungkapkan 12 pengadaan kapal selam ini termasuk dengan kapal selam penyelamat.

"Kejadian hari ini, seperti submarine rescue atau ocean going ship termasuk renstra 5 tahun ini akan dibeli," ujarnya.

Upaya modernisasi alutsista sebenarnya sudah dipetakan melalui Minimum Essential Force (MEF) atau Kebutuhan Pokok Minimum yang dicanangkan pemerintah sejak 2007.

MEF dibagi ke beberapa tahap dengan jenjang waktu lima tahun. Tahap I dimulai pada 2010-2014, tahap II 2015-2019, dan tahap III 2020-2024. Harapannya MEF sudah dipenuhi 100 persen pada 2024.

Namun, Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapati capaian MEF tahap II masih mandek. Seharusnya, pada 2019 MEF sudah mencapai target 75,54 persen. Realitasnya, MEF yang dipenuhi baru 63,19 persen.

Progres pemenuhan target MEF sepanjang tahap II bisa dibilang minim. Pada 2014, MEF berada pada 54,97 persen. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun pemenuhan alutsista hanya meningkat 8,22 persen.

Lihat juga: Tunjangan Kinerja TNI Naik 80 Persen Tahun Depan

"Percepatan pemenuhan MEF sangat dibutuhkan, mengingat hingga tahap II realisasi pemenuhan MEF masih di bawah dari target yang ditetapkan," tulis dokumen yang diterbitkan 5 April 2021 itu.

DPR mendapati capaian MEF paling rendah di TNI Angkatan Udara. Pemenuhan alutsista di TNI AU hanya 45,19 persen. Sementara TNI Angkatan Darat 78,82 persen, dan TNI Angkatan Laut 67,57 persen.

Analisis DPR pada 2020 juga mencatat sebelum MEF, TNI AU memiliki 211 pesawat, 17 radal dan 20 penangkis serangan udara (PSU). Hingga MEF tahap II rampung, penambahan alutsista di TNI AU hanya 56 pesawat, 3 radal dan 4 PSU. Ini jauh dari realisasi yang dilakukan TNI AD dan TNI AL.

Masih mengutip dokumen yang sama, dengan jumlah penduduk sekitar 262,7 juta, Indonesia memiliki 400 ribu personel militer dan 400 ribu personel cadangan. Sementara, anggaran pertahanan yang dikerahkan rata-rata mencapai US$7.600 juta atau Rp110,4 triliun per tahun.

Lihat juga: RI-AS Sepakati Kerja Sama Militer Usai Kunjungan Prabowo

Anggaran pertahanan Indonesia kalah jauh dari Singapura yang hanya berpenduduk 5,9 juta jiwa, namun memiliki 72.500 personel militer aktif, 312.500 personel cadangan, dan anggaran militer US$11.200 juta atau Rp162,7 triliun.

Sudah anggarannya terbatas, mayoritas anggaran pertahanan di Indonesia dipakai untuk belanja pegawai. Contohnya pada 2020, Indonesia menganggarkan Rp127,35 triliun untuk bidang pertahanan.

Anggaran sebesar itu 41,6 persennya dipakai untuk belanja pegawai, 32,9 persen untuk belanja barang, dan 25,4 persen untuk belanja modal. Sementara, anggaran untuk program modernisasi alutsista dialokasikan khusus sebesar Rp10,86 triliun.

Redefenisi MEF

Pengamat militer dari MARAPI Consulting Beni Sukadis menilai lambatnya pemenuhan MEF terhambat anggaran pertahanan dan belanja alutsista yang terbatas. Sehingga ia menilai seharusnya Kementerian Pertahanan mengubah strategi pemenuhan MEF.

Insert Artikel Ekonomi - Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara-negara ASEAN. (Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen)

"Sebenarnya MEF menurut saya harus diubah. Harus ada redefinisi dari konsep MEF ini. Dua tahun lalu saya pernah diminta [Kemenhan] mengulik ini. Tapi enggak jadi, tiba-tiba [upaya itu] mundur," cerita Beni kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/4).

Perubahan MEF ini, jelas dia, fungsinya untuk memastikan militer Indonesia bisa menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar, namun dengan anggaran yang seadanya. Dalam hal ini, Prabowo harus putar otak.

Dengan anggaran yang minim, Beni menilai seharusnya Kementerian Pertahanan menyusun strategi pemenuhan MEF berdasarkan prioritas ancaman yang paling tinggi potensinya di Indonesia.

"Menurut saya, [prioritas utama adalah] kapabilitas deteksi pesawat atau kapal asing yang memasuki wilayah kita, ancaman penculikan ABK (anak buah kapal), ancaman kelompok teroris di perbatasan, dan kemampuan membantu pemerintah menangani bencana alam," tuturnya.

Lihat juga: Belanja Alutsista Terimbas Covid-19, Kemhan Atur Prioritas

Setelah menyusun strategi berdasarkan prioritas, baru ia menyarankan pemerintah mulai melirik sumber anggaran, baik dari luar maupun dalam negeri. Artinya, Prabowo harus bisa melobi Kementerian Keuangan atau pihak asing untuk memperhatikan atau mensponsori belanja alutsista.

Beni sendiri mengapresiasi upaya Prabowo dalam dua tahun terakhir yang bersafari mencari alutsista di negara-negara luar. Namun, ia menekankan percepatan pemenuhan MEF agar mencapai target di 2024.

Prabowo sendiri sempat mengakui ada dilema dalam belanja alutsista; di satu sisi, alutsita modern dibutuhkan. Di sisi lain, harganya sangat mahal.

"Alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal. Sangat mahal," kata dia, di Bali, Kamis (22/4), "Dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu."