Sekum Muhammadiyah Tak Masalah Santri Mudik Sebelum 6 Mei

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti tak mempermasalahkan bila para santri pondok pesantren mudik ke kampung halaman masing-masing, asalkan sebelum periode larangan mudik pemerintah yakni 6-17 Mei 2021.

Bahkan bila perlu, kata dia, pemulangan santri bisa dipercepat agar mereka tak terbentur batas waktu pelarangan mudik. Mu'ti pun mengaku tak mempersoalkan mudik, sepanjang kegiatan tersebut taat protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Tidak masalah [mudik sebelum tanggal 6 Mei] sepanjang sesuai protokol," tutur Abdul ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/4).

"Meskipun demikian, supaya lebih aman, proses pemulangan bisa dipercepat tidak harus kaku sampai tanggal 21 Ramadan [3 Mei]," tutur dia lagi.

Wacana santri diperbolehkan mudik lebaran mencuat usai Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi mengutarakan kemungkinan dispensasi tersebut.

Namun begitu menurut pemahaman Abdul Mu'ti, baik pemerintah maupun Wapres Ma'ruf Amin tetap mengatur pelarangan mudik sepanjang 6-17 Mei. Sementara waktu-waktu sebelum itu sejak 22 April yang berlaku adalah pengetatan syarat perjalanan antar-daerah.

Ketentuan pengetatan dan larangan mudik, lanjut dia, berlaku bagi siapapun termasuk para santri.

"Yang saya pahami dari pernyataan Wapres adalah izin mudik sebelum 6 Mei. Kalau saya pahami dari aturan pemerintah, sebelum 6 Mei adalah masa pengetatan, bukan larangan," pungkas Mu'ti.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menjelaskan pesantren dan sekolah di bawah naungan Muhammadiyah tidak melangsungkan pembelajaran tatap muka selama pandemi virus corona.

"Tetapi memakai pembelajaran daring. Belajar dari rumah masing-masing," terang Dadang.

Ilustrasi. Kegiatan para santri di Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (8/10/2020). (ANTARA FOTO/Candra Yanuarsyah)

Sebelumnya Masduki Baidlowi selaku juru bicara mengatakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah tak menerapkan larangan mudik lebaran ke para santri. Pernyataan itu mengundang pro-kontra.

Menurut Masduki Baidlowi, upaya tersebut dilakukan setelah mendengar keresahan para santri yang khawatir tidak dapat berkumpul dengan keluarga pada Hari Raya Idulfitri.

Sementara PBNU menyatakan tak mempersoalkan bila para santri mudik sebelum 6 Mei 2021. Bahkan, organisasi ini meminta agar pemerintah memfasilitasi kepulangan para santri.

Adapun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat berbeda. Dia melarang para santri untuk mudik lebaran tahun ini demi meminimalkan risiko penularan Covid-19.

"Kenapa kok enggak boleh mudik, karena kalau mudik itu rombongan. Kalau rombongan banyak sekali, kalau banyak sekali, nanti ada potensi ketularan," ungkap Ganjar.