"Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur."
Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam jumpa pers yang digelar jelang Magrib pada Sabtu (24/4).
Hari itu merupakan hari kelima setelah Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang sudah menemani TNI AL selama kurang lebih 40 tahun itu, hilang kontak di perairan Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Campur aduk perasaan saya setelah tahu 53 prajurit TNI AL itu dinyatakan gugur dalam tugas. Sejak meliput pemberitaan terkait KRI Nanggala yang tenggelam itu, saya optimistis dan selalu mengingatkan diri mereka akan selamat.
Namun, setelah tahu kapal itu terbelah menjadi tiga bagian di kedalaman 850 meter di bawah laut, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini?
Hemat saya, Kementerian Pertahanan punya peranan besar soal alutsista dan modernisasi peralatan setiap matra TNI. Mari mempersempit soal kebutuhan persenjataan untuk pertahanan negara setelah peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala.
Selama ini, TNI AL hanya memiliki lima kapal selam, dari yang seharusnya 12 unit, untuk menjaga lautan yang luas seluruh Nusantara. Lima kapal selam terhitung dengan masih adanya KRI Nanggala.Usai peristiwa tenggelamnya kapal selam itu, TNI kini hanya tersisa empat saja.
Kapal-kapal itu adalah KRI Cakra-401 yang sudah dioperasikan TNI sejak 40 tahun lalu, lainnya adalah KRI Nagapasa-403 buatan Korsel yang tiba di RI pada 8 Agustus 2017.
Ketiga adalah KRI Ardadedali-404 tak berbeda dengan Nagapasa, Ardadedali juga dibuat di Korsel, pembuatannya dilakukan dalam rangka kerja sama kedua negara dalam bidang pertahanan.
Terakhir, KRI Alugoro-405 yang baru saja diserahterimakan Kementerian Pertahanan ke TNI AL. Diproduksi oleh PT PAL dengan sistem pembuatan berupa skema transfer teknologi dengan perusahaan Korsel, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME).
Lantas, apa peranan Menteri Pertahanan soal alutsista?
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Foto: ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)
Setahu saya, Prabowo Subianto selaku Menhan sejak akhir 2019 lalu memang kerap melancong ke berbagai negara terkait dengan kerja sama di bidang pertahanan. Dia kerap menyatakan anggaran militer yang diolah kementeriannya tergolong kecil yang tentu berpengaruh pada pembelian alutsista dan kebutuhan lainnya.
Pada 2019 lalu, sebelum dia benar-benar diangkat menjadi Menhan, Prabowo menyinggung anggaran militer yang terlalu kecil.
"Di bidang pertahanan dan keamanan, kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil," kata Prabowo sebelum dirinya menjabat sebagai Menhan pada Oktober 2019.
Sementara Presiden Jokowi dalam Debat Capres 2019 lalu menyatakan keinginannya soal sistem transfer of knowledge dengan cara investasi bidang pertahanan.
"Artinya setiap anggaran yang ada di Kemhan itu harus kita pakai untuk membangun industri alutsista. Investasi di bidang pertahanan terus dilakukan saya yakin kita akan punya alutsista yang baik dan sekaligus punya teknologi dari yang sudah memiliki," kata presiden kala itu.
Jokowi juga menyebut anggaran Kemhan sudah cukup besar dan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap sistem pertahanan negara.
"Mengenai anggaran. Perlu saya sampaikan, anggaran di Kemhan sekarang sudah Rp107 triliun, nomor dua setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main," katanya.
Namun sekarang, saya belum melihat apa yang menjadi prioritas kementerian itu dengan anggaran Rp136 triliun pada 2021 atau naik dari Rp131 triliun di tahun sebelumnya itu.
Alih-alih menggunakan anggaran yang sedikit itu untuk memenuhi kebutuhan alutsista, Prabowo justru gencar sekali dengan program Komponen Cadangan (Komcad) dan Food Estate.
Sekali lagi saya yang awam ini sebetulnya tak melihat urgensi pembentukan Komcad dan Food Estate.
Sebetulnya, anggaran Kemhan tak kecil-kecil amat. Selalu menempati urutan kedua sebagai kementerian dengan postur anggaran bengkak di Indonesia.
Selama kurang lebih lima tahun terakhir, kementerian yang kini dipimpin Prabowo memang kerap mendapat anggaran terbesar kedua.
Hal ini jelas terlihat melalui data APBN Kementerian Keuangan, belanja Kemenhan termasuk belanja kementerian yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Anggarannya pun selalu mendapat kenaikan setiap tahunnya.
Untuk tahun ini saja, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR.
Penyerahan kapal selam oleh PT PAL ke TNI. (Dok. Arsip PT PAL Indonesia)
Khusus di bidang alutsista, Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp9,3 triliun. Selain itu, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp2,65 triliun, TNI AL Rp3,75 triliun, dan TNI AU Rp1,19 triliun.
Pada 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp131,3 triliun. Apabila ditengok berdasarkan program kerja kementerian, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program.
Ini meliputi program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp46,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp12,62 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan Rp12,14 triliun.
Selain itu, Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk alutsista.
Rinciannya, program modernisasi alutsista/ non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,06 triliun, matra laut Rp2,77 triliun, dan matra udara Rp2,19 triliun.
Sementara di 2019 masa awal Prabowo menjabat, Kementerian Keuangan menjatah Kemenhan sebesar Rp108,4 triliun. Dengan anggaran tersebut, nyatanya perbaikan alutsista belum juga terlaksana secara maksimal.
Memang beberapa langkah sempat dilakukan Prabowo.
Salah satunya saat melobi jet tempur dari Austria. Tapi jet tempur jenis Eurofighter Typhoon yang harganya tak murah dan sudah tergolong tua itu juga bukan barang baru, melainkan bekas dipakai kurang lebih 10 tahunan. Rencana ini pun dapat kritik keras dari kalangan masyarakat sipil.
Selain kapal selam, sedihnya lagi Indonesia tak memiliki kapal penyelamat seperti yang dimiliki Malaysia dan Singapura.
Saya ketahui soal ini atas pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono saat berbincang di telepon baru-baru ini.
Dia menyatakan kapal penyelamat memang tak dimiliki Indonesia, satu pun tak ada.
"Enggak, kita tuh memang enggak punya kapal rescue, kapal penyelamat itu memang gak punya," kata Julius.
Saya kira, sudah saatnya Indonesia berpikir soal peremajaan alutsista dengan berhenti menggunakan barang-barang bekas dan tua.
Sebenarnya, pemerintah pernah mencanangkan soal modernisasi alutsista ini melalui Minimum Essential Force (MEF) atau Kebutuhan Pokok Minimum sejak 2007 lalu.
MEF dibagi ke beberapa tahap dengan jenjang waktu lima tahun. Tahap I dimulai pada 2010-2014, tahap II 2015-2019, dan tahap III 2020-2024.
Harapannya MEF ini sudah bisa terpenuhi 100 persen pada 2024, mungkin saat Pak Jokowi lengser dari jabatan presidennya.Sayangnya, asa tak sama dengan kenyataannya. Hal ini terungkap dari hasil kajian yang dilakukan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dari kajian ini diketahui, capaian MEF tahap II saja ternyata masih mandek padahal tenggat waktu pemenuhan 100 persen itu tinggal tiga tahun lagi. Pada 2019 saja yang terpenuhi baru 63,18 persen, padahal targetnya mesti terpenuhi sekitar 75,54 persen.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal produk kendaraan taktis (rantis) PT Pindad (Dok. Humas Kemhan)
Apa mau dikata, memang progres pemenuhan target MEF sepanjang tahap II bisa dibilang minim. Pada 2014, MEF berada pada 54,97 persen. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun pemenuhan alutsista hanya meningkat 8,22 persen.
"Percepatan pemenuhan MEF sangat dibutuhkan, mengingat hingga tahap II realisasi pemenuhan MEF masih di bawah dari target yang ditetapkan," tulis Pusat Kajian Anggaran pada 5 April lalu.
Dalam dokumen itu, pemenuhan MEF untuk TNI AL saja baru tercapai 67,57 persen. Soal anggaran pertahanan, Indonesia kalah jauh dengan negara tetangga, Singapura.
Anggaran pertahanan Indonesia rata-rata per tahun hanya berkisar di angka Rp110,4 triliun.
Sementara Singapura, dengan jumlah penduduk hanya 5,9 juta jiwa atau lebih sedikit dibandingkan penduduk Jakarta, dan 72.500 personel militer aktif serta 312.500 personel cadangan, anggaran militernya rata-rata mencapai US$11,20 miliar atau Rp162,7 triliun.
Dan akhirnya saya berharap, 53 prajurit TNI AL yang bertugas abadi di kedalaman 830 meter perairan Bali itu jadi pengingat kebutuhan alutsista Indonesia bukan hanya di lisan saja, tetapi diperjuangkan sepenuh hati.
Jakarta, CNN Indonesia --
"Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur."
Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam jumpa pers yang digelar jelang Magrib pada Sabtu (24/4).
Hari itu merupakan hari kelima setelah Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang sudah menemani TNI AL selama kurang lebih 40 tahun itu, hilang kontak di perairan Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Campur aduk perasaan saya setelah tahu 53 prajurit TNI AL itu dinyatakan gugur dalam tugas. Sejak meliput pemberitaan terkait KRI Nanggala yang tenggelam itu, saya optimistis dan selalu mengingatkan diri mereka akan selamat.
Namun, setelah tahu kapal itu terbelah menjadi tiga bagian di kedalaman 850 meter di bawah laut, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini?
Hemat saya, Kementerian Pertahanan punya peranan besar soal alutsista dan modernisasi peralatan setiap matra TNI. Mari mempersempit soal kebutuhan persenjataan untuk pertahanan negara setelah peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala.
Selama ini, TNI AL hanya memiliki lima kapal selam, dari yang seharusnya 12 unit, untuk menjaga lautan yang luas seluruh Nusantara. Lima kapal selam terhitung dengan masih adanya KRI Nanggala.Usai peristiwa tenggelamnya kapal selam itu, TNI kini hanya tersisa empat saja.
Kapal-kapal itu adalah KRI Cakra-401 yang sudah dioperasikan TNI sejak 40 tahun lalu, lainnya adalah KRI Nagapasa-403 buatan Korsel yang tiba di RI pada 8 Agustus 2017.
Ketiga adalah KRI Ardadedali-404 tak berbeda dengan Nagapasa, Ardadedali juga dibuat di Korsel, pembuatannya dilakukan dalam rangka kerja sama kedua negara dalam bidang pertahanan.
Terakhir, KRI Alugoro-405 yang baru saja diserahterimakan Kementerian Pertahanan ke TNI AL. Diproduksi oleh PT PAL dengan sistem pembuatan berupa skema transfer teknologi dengan perusahaan Korsel, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME).
Lantas, apa peranan Menteri Pertahanan soal alutsista?
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Foto: ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)
Setahu saya, Prabowo Subianto selaku Menhan sejak akhir 2019 lalu memang kerap melancong ke berbagai negara terkait dengan kerja sama di bidang pertahanan. Dia kerap menyatakan anggaran militer yang diolah kementeriannya tergolong kecil yang tentu berpengaruh pada pembelian alutsista dan kebutuhan lainnya.
Pada 2019 lalu, sebelum dia benar-benar diangkat menjadi Menhan, Prabowo menyinggung anggaran militer yang terlalu kecil.
"Di bidang pertahanan dan keamanan, kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil," kata Prabowo sebelum dirinya menjabat sebagai Menhan pada Oktober 2019.
Sementara Presiden Jokowi dalam Debat Capres 2019 lalu menyatakan keinginannya soal sistem transfer of knowledge dengan cara investasi bidang pertahanan.
"Artinya setiap anggaran yang ada di Kemhan itu harus kita pakai untuk membangun industri alutsista. Investasi di bidang pertahanan terus dilakukan saya yakin kita akan punya alutsista yang baik dan sekaligus punya teknologi dari yang sudah memiliki," kata presiden kala itu.
Jokowi juga menyebut anggaran Kemhan sudah cukup besar dan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap sistem pertahanan negara.
"Mengenai anggaran. Perlu saya sampaikan, anggaran di Kemhan sekarang sudah Rp107 triliun, nomor dua setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main," katanya.
Namun sekarang, saya belum melihat apa yang menjadi prioritas kementerian itu dengan anggaran Rp136 triliun pada 2021 atau naik dari Rp131 triliun di tahun sebelumnya itu.
Alih-alih menggunakan anggaran yang sedikit itu untuk memenuhi kebutuhan alutsista, Prabowo justru gencar sekali dengan program Komponen Cadangan (Komcad) dan Food Estate.
Sekali lagi saya yang awam ini sebetulnya tak melihat urgensi pembentukan Komcad dan Food Estate.
Sebetulnya, anggaran Kemhan tak kecil-kecil amat. Selalu menempati urutan kedua sebagai kementerian dengan postur anggaran bengkak di Indonesia.
Selama kurang lebih lima tahun terakhir, kementerian yang kini dipimpin Prabowo memang kerap mendapat anggaran terbesar kedua.
Hal ini jelas terlihat melalui data APBN Kementerian Keuangan, belanja Kemenhan termasuk belanja kementerian yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Anggarannya pun selalu mendapat kenaikan setiap tahunnya.
Untuk tahun ini saja, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR.
Penyerahan kapal selam oleh PT PAL ke TNI. (Dok. Arsip PT PAL Indonesia)
Khusus di bidang alutsista, Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp9,3 triliun. Selain itu, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp2,65 triliun, TNI AL Rp3,75 triliun, dan TNI AU Rp1,19 triliun.
Pada 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp131,3 triliun. Apabila ditengok berdasarkan program kerja kementerian, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program.
Ini meliputi program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp46,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp12,62 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan Rp12,14 triliun.
Selain itu, Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk alutsista.
Rinciannya, program modernisasi alutsista/ non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,06 triliun, matra laut Rp2,77 triliun, dan matra udara Rp2,19 triliun.
Sementara di 2019 masa awal Prabowo menjabat, Kementerian Keuangan menjatah Kemenhan sebesar Rp108,4 triliun. Dengan anggaran tersebut, nyatanya perbaikan alutsista belum juga terlaksana secara maksimal.
Memang beberapa langkah sempat dilakukan Prabowo.
Salah satunya saat melobi jet tempur dari Austria. Tapi jet tempur jenis Eurofighter Typhoon yang harganya tak murah dan sudah tergolong tua itu juga bukan barang baru, melainkan bekas dipakai kurang lebih 10 tahunan. Rencana ini pun dapat kritik keras dari kalangan masyarakat sipil.
Target Modernisasi Alutsista Tak Tercapai
Upaya pencarian titik tenggelamnya KRI Nanggala 402. (Antara/Zabur Karuru)
Selain kapal selam, sedihnya lagi Indonesia tak memiliki kapal penyelamat seperti yang dimiliki Malaysia dan Singapura.
Saya ketahui soal ini atas pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono saat berbincang di telepon baru-baru ini.
Dia menyatakan kapal penyelamat memang tak dimiliki Indonesia, satu pun tak ada.
"Enggak, kita tuh memang enggak punya kapal rescue, kapal penyelamat itu memang gak punya," kata Julius.
Saya kira, sudah saatnya Indonesia berpikir soal peremajaan alutsista dengan berhenti menggunakan barang-barang bekas dan tua.
Sebenarnya, pemerintah pernah mencanangkan soal modernisasi alutsista ini melalui Minimum Essential Force (MEF) atau Kebutuhan Pokok Minimum sejak 2007 lalu.
MEF dibagi ke beberapa tahap dengan jenjang waktu lima tahun. Tahap I dimulai pada 2010-2014, tahap II 2015-2019, dan tahap III 2020-2024.
Harapannya MEF ini sudah bisa terpenuhi 100 persen pada 2024, mungkin saat Pak Jokowi lengser dari jabatan presidennya.Sayangnya, asa tak sama dengan kenyataannya. Hal ini terungkap dari hasil kajian yang dilakukan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dari kajian ini diketahui, capaian MEF tahap II saja ternyata masih mandek padahal tenggat waktu pemenuhan 100 persen itu tinggal tiga tahun lagi. Pada 2019 saja yang terpenuhi baru 63,18 persen, padahal targetnya mesti terpenuhi sekitar 75,54 persen.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal produk kendaraan taktis (rantis) PT Pindad (Dok. Humas Kemhan)
Apa mau dikata, memang progres pemenuhan target MEF sepanjang tahap II bisa dibilang minim. Pada 2014, MEF berada pada 54,97 persen. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun pemenuhan alutsista hanya meningkat 8,22 persen.
"Percepatan pemenuhan MEF sangat dibutuhkan, mengingat hingga tahap II realisasi pemenuhan MEF masih di bawah dari target yang ditetapkan," tulis Pusat Kajian Anggaran pada 5 April lalu.
Dalam dokumen itu, pemenuhan MEF untuk TNI AL saja baru tercapai 67,57 persen. Soal anggaran pertahanan, Indonesia kalah jauh dengan negara tetangga, Singapura.
Anggaran pertahanan Indonesia rata-rata per tahun hanya berkisar di angka Rp110,4 triliun.
Sementara Singapura, dengan jumlah penduduk hanya 5,9 juta jiwa atau lebih sedikit dibandingkan penduduk Jakarta, dan 72.500 personel militer aktif serta 312.500 personel cadangan, anggaran militernya rata-rata mencapai US$11,20 miliar atau Rp162,7 triliun.
Dan akhirnya saya berharap, 53 prajurit TNI AL yang bertugas abadi di kedalaman 830 meter perairan Bali itu jadi pengingat kebutuhan alutsista Indonesia bukan hanya di lisan saja, tetapi diperjuangkan sepenuh hati.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Foto: ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)
Penyerahan kapal selam oleh PT PAL ke TNI. (Dok. Arsip PT PAL Indonesia)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal produk kendaraan taktis (rantis) PT Pindad (Dok. Humas Kemhan)