Longsor di Area PLTA Tapsel, Tiga Korban Meninggal Dievakuasi

Tiga korban tewas dievakuasi dari timbunan longsor di kawasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel) pada Kamis (29/4) malam.

"Ketiga korban yang sebelumnya tertimbun material longsor ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat (30/4)," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapsel, Hotmatua Rambe.

Hotmatua menyebutkan tiga korban itu terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki yang merupakan warga lokal yang rumahnya tertimbun longsor. Mereka, kata dia, telah dibawa ke RS Sipirok untuk dilakukan autopsi.

"Sampai saat ini sudah ditemukan tiga orang dalam keadaan meninggal, antara lain 1 orang wanita dewasa, satu orang anak perempuan, satu orang anak laki-laki, serta diperkirakan masih ada korban yang belum ditemukan," ujar dia.

Namun, Hotma belum bisa memastikan berapa korban yang masih hilang akibat tertimbun longsor. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pendataan.

"Jumlah korban totalnya kita belum tahu. Tapi sementara ini yang kita temukan baru tiga orang. Informasi yang kita peroleh pekerja perusahaan juga tertimbun longsor," ucapnya.

Sebelumnya, tanah longsor terjadi di kawasan proyek pembangunan PLTA Batang Toru di Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan tepatnya di jalan R17 K4+100 Bridge 6, Kamis (29/4) malam. Longsor terjadi karena hujan lebat sejak siang yang melanda kawasan itu.

Pembangkit Listrik di Area Rawan Bencana

Terpisah, Trend Asia bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengungkap bahwa banyak konsesi pertambangan, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), hingga smelter yang berada di kawasan risiko bencana di Indonesia.

Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengatakan 2.104 konsesi pertambangan di Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua berada di kawasan berisiko banjir.

Konsesi pertambangan pada kawasan berisiko banjir paling banyak didapati di Kalimantan. Yakni 585 konsesi seluas 1.667.909 hektare atau setara 40 persen luas Provinsi Kalimantan Selatan. Mayoritas tambang didominasi pertambangan batu bara.

"Ini berkaitan dengan kejadian banjir yang terus terjadi ya. Khususnya di Kalimantan Selatan yang baru saja terjadi," kata Merah dikutip dari acara yang disiarkan Youtube JATAM Nasional, Selasa (27/4)

Ia menjelaskan kondisi ini bisa berpengaruh besar pada kejadian banjir di wilayah sekitar pertambangan. Salah satu kasus yang bisa dijadikan contoh, sambung Merah, adalah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur memiliki setidaknya 1.738 lubang tambang yang belum direvitalisasi, dan 349 lubang tambang diantaranya berada di Samarinda.

Samarinda sendiri sudah rawan banjir karena kondisi geografis dan bentang alamnya. Namun Merah menduga pertambangan batu bara memperluas kawasan banjir di sana.

"Sejak 2014 hingga 2020 luasan banjir meningkat nyaris 100 persen, dari 1.322 hektare menjadi 2.117 hektare karena 71 persen luas wilayahnya telah diberikan kepada tambang batubara," pungkas Merah dalam paparannya.

Selain itu, ia menyatakan juga ada 124 konsesi pertambangan di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Papua, Sulawesi hingga Maluku yang berada pada kawasan berisiko gempa.

Kemudian 744 konsesi pertambangan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua berada di kawasan berisiko longsor.

Selanjutnya, 14 smelter didapati berada di kawasan berisiko longsor, 32 smelter di kawasan berisiko banjir, dan 18 smelter di kawasan berisiko gempa bumi.

Merah menjelaskan pembangunan konsesi pertambangan maupun smelter di kawasan berisiko bencana dapat meningkatkan kerentanan masyarakat di wilayah tersebut. Terlebih, kata dia, karena pertambangan dan aktivitas smelter kerap kali berdampak buruk pada lingkungan sekitar.