Polri: Warga di Papua Tak Perlu Khawatir dengan KKB

Polri meminta masyarakat tak risau dengan kehadiran kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kini telah dicap sebagai kelompok teroris di wilayah Papua setelah terjadi sejumlah penyerangan.

Sebelumnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) merespons label tersebut dengan mengancam akan memberi serangan kepada warga sipil, termasuk pada masyarakat Jawa yang menetap di Papua.

"Masyarakat di Papua tak perlu khawatir dengan keberadaan KKB," kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (3/5).

Menurutnya, aparat yang bertugas di Papua akan memastikan keamanan warga sipil dari setiap serangan kelompok separatis --yang kini dicap teroris-- pejuang kemerdekaan Papua Barat ini.

Argo mengatakan pengamanan itu akan dilakukan terhadap setiap warga tanpa memandang identitas ataupun asal daerah masyarakat yang menetap di Papua.

"TNI-Polri akan menjaga dan mengawal warganya dalam bingkai NKRI di tanah Papua," tambahnya lagi.

OPM sendiri mengecam penetapan status teroris yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pekan lalu.

Mahfud, merujuk pada ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menggolongkan gerakan tersebut ke kelompok teroris.

Atas ketetapan tersebut, OPM balik menyatakan justru aparat militer Indonesia yang selama ini menyerang warga sipil.

"Pejuang kemerdekaan TPNPB OPM akan mengumumkan kampanye memusnahkan tidak hanya militer Indonesia yang menduduki [Papua] secara ilegal, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim Indonesia lainnya yang semakin mencuri tanah suci dan sumber daya orang Papua Barat," tulis Dewan Diplomatik OPM, Amatus Akouboo Douw dikutip Minggu (2/5).

Polri sendiri bakal mengirimkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk membantu operasi penanganan KKB yang berlangsung di Papua. Selama ini, penanganan OPM dilakukan oleh Satgas Nemangkawi.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan pengerahan pasukan elite kepolisian itu masih menunggu perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.