KPK Ungkap Peran BIN, BAIS hingga BNPT dalam Tes Alih ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keterlibatan sejumlah instansi dalam penyusunan materi tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk syarat alih pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Instansi itu di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Adapun dalam tes ini lembaga antirasuah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"BKN RI dalam pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK melibatkan banyak unsur instansi sebagai upaya maksimal memastikan akuntabilitas dan obyektivitas pada seluruh proses penyelenggaraan," ungkap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (5/5).

Ghufron mengklaim seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN melalui rangkaian rapat internal bersama unit terkait guna mempersiapkan asesmen.

Kata dia, setiap instansi mempunyai tugas masing-masing dalam pelaksanaan asesmen.

Dinas Psikologi TNI AD dan BAIS berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara-(68) dan Integritas; BIN dan BNPT berperan dalam pelaksanaan Profiling; BAIS, Pusat Intelijen TNI AD, dan BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.

"BKN RI bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK," ucap Ghufron.

Lembaga antirasuah resmi mengumumkan sebanyak 75 pegawai tidak lulus asesmen TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Sementara 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat atau lulus, dan dua pegawai tidak mengikuti sesi wawancara tes tersebut.

KPK menyerahkan nasib 75 pegawai tak lulus tes ASN tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan BKN.