Larangan Mudik Aglomerasi, Warga Bogor Diminta Tak Bepergian

Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Dedie A Rachim mengimbau warga wilayah tersebut untuk tak berpergian selama larangan mudik Lebaran Idulfitri 1442 Hijriah.

Imbauan itu menyusul kebijakan baru pemerintah melarang mudik lokal dalam satu wilayah aglomerasi.

Dedie mengatakan warga sebaiknya tidak melakukan perjalanan. Pemkot Bogor akan menggencarkan sosialisasi terkait imbauan tersebut.

"Kita imbau, sudah, semua tidak perlu melakukan kegiatan perjalanan, baik perjalanan jarak dekat apalagi perjalanan jarak jauh," kata Dedie saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (7/5).

Dedie mengakui Pemkot Bogor belum punya cara jitu menerapkan larangan mudik lokal. Dia menilai perubahan kebijakan dari pemerintah pusat mendadak.

Untuk sementara, Bogor tetap akan melakukan penyekatan di sejumlah titik mudik. Di saat yang sama, Pemkot Bogor mencari cara menerapkan larangan mudik lokal dalam satu wilayah aglomerasi.

"Sedang kita cari bagaimana mekanisme membedakan yang berpergian dengan yang sifatnya, misalnya mudik atau lain-lain. Itu kita harus pastikan ya bagaimana kita screening mereka ini. Itu agak berat dari sisi teknisnya," tuturnya.

Dedie menyampaikan Pemkot Bogor bergerak cepat merespons perubahan kebijakan. Dia memperkirakan aturan baru larangan mudik akan diumumkan Pemkot Bogor esok hari.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan melarang seluruh kegiatan mudik pada 6-17 Mei. Pemerintah juga menyatakan melarang mudik lokal dalam satu wilayah aglomerasi.

Perubahan kebijakan itu membuat sejumlah kepala daerah berbenah. Namun, tak sedikit yang merasa bingung dengan kemauan pemerintah pusat.

"Kita bingungnya sekarang tertulisnya enggak terima, tapi informasinya sudah disampaikan lisan ke media-media," ujar Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (7/5).

Sebelumnya, dalam keterangannya pada Kamis (6/5), Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, "Untuk memecah kebingungan di masyarakat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi."