239 PNS Tak Minat Naik Jabatan, DPRD DKI Duga Akibat TGUPP

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menduga faktor keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) membuat 239 pegawai negeri sipil (PNS) enggan ikut seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Dia menduga peran dan kewenangan TGUPP bawahan langsung Gubernur Anies Baswedan yang terlalu besar membuat para PNS enggan mengisi jabatan eselon II.

"Perannya terlalu sentral saya katakan, peran yang terlalu sentral itu tidak membuat animo PNS, khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," kata Gembong saat dihubungi, Selasa (11/5).

Gembong mengatakan bahwa TGUPP seharusnya cukup menjadi think tank bagi Gubernur Anies Baswedan. Tidak perlu diberikan kewenangan untuk mengurusi teknis operasional pemerintahan.

"Toh, tes tidak terlalu berpengaruh, kenapa? Kan ada orang yang paling pengaruh, persoalannya di situ. Dugaan saya TGUPP. Itu yang paling berpengaruh," ucap dia.

"Itu yang menentukan, kenapa orang tidak tertarik? Ya toh ikut pun kalau saya enggak ketemu dengan TGUPP enggak bisa juga," ucap dia menambahkan.

Gembong meminta Anies untuk mengevaluasi peran TGUPP dalam struktur Pemerintahan DKI Jakarta. Hal itu menurutnya penting untuk meningkatkan minat PNS di DKI mengikuti seleksi jabatan yang dibuka.

Dengan demikian, proses regenerasi dalam birokrasi pemerintahan lingkungan Pemprov DKI Jakarta berjalan optimal.

"Tupoksi yang perlu dirubah adalah supaya TGUPP tidak beroperasional, karena yang paling merusak ini kan operasionalnya TGUPP ini sehingga SKPD jauh lebih takut dari TGUPP daripada anggota DPRD. Itu fakta itu," ucap dia.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria enggan bicara banyak ihwal faktor keberadaan TGUPP yang mengurangi minat PNS ikut seleksi jabatan eselon II.

"Tidak demikian, semua ada aturan dan mekanismenya," kata Riza.

Dia juga belum mau membeberkan secara rinci mengapa begitu banyak PNS yang enggan ikut seleksi terbuka jabatan eselon II. Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta juga tidak memberitahu berapa banyak PNS yang mendaftar.

"Ya alasan silahkan tanya masing masing mereka," katanya.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi ketua TGUPP Amien Subekti, namun yang bersangkutan belum merespons untuk menanggapi pernyataan DPRD DKI Jakarta.

Diketahui, sebanyak 239 PNS enggan mengikuti seleksi terbuka 17 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang dibuka oleh Pemprov DKI beberapa waktu lalu. Padahal, mereka memenuhi syarat untuk mendaftar.

Gubernur Anies Baswedan lantas gusar. Dia mengumpulkan 239 di halaman Balai Kota pada Senin kemarin (10/5). Anies dengan gamblang menyatakan bahwa ratusan PNS tersebut bermasalah karena mengabaikan instruksi.