Lakpesdam PBNU Dukung Sekolah Kedinasan Bagi 75 Pegawai KPK

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) mendukung usulan Presiden Joko Widodo agar 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan.

Ketua Umum Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad bahkan mengusulkan agar semua pegawai KPK mengikuti sekolah kedinasan tersebut sebagai pengembangan karier ke depannya.

"Tidak ada masalah [usulan sekolah kedinasan]. Kalau perlu, semua pegawai KPK harus mendapat kesempatan untuk sekolah kedinasan untuk pengembangan karir mereka," kata Rumadi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/5).

Tak hanya itu, Rumadi juga mengapresiasi langkah Jokowi yang menilai kegagalan di TWK tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK tersebut. Ia menilai sudah sepatutnya hasil TWK tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan pegawai.

"Hal ini pula yang diusulkan Lakpesdam PBNU beberapa waktu lalu. Hal ini juga sesuai dengan Putusan MK agar alih status pegawai KPK ASN tidak merugikan pegawai KPK," kata dia.

Lebih lanjut, Rumadi menilai sikap dan arahan Jokowi tersebut menunjukkan pemerintah tidak punya persoalan dengan 75 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK.

Namun, ia masih menunggu langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, KPK dan Badan Kepegawaian Negara untuk menyusun skema bagi 75 orang pegawai KPK yang tak lolos TWK tersebut.

"Kita tunggu tindak lanjut dari KPK, BKN dan Menpan RB untuk menindaklanjuti arahan presiden ini," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tak lolos.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengusulkan pegawai KPK yang tak lolos tes itu mengikuti sekolah kedinasan untuk memperbaiki hasil TWK.