Anak Buah Nadiem Akui Rapat Bareng Ormas Revisi Kamus Sejarah

Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan memastikan telah menggelar rapat bersama organisasi masyarakat terkait pelaksanaan revisi Kamus Sejarah Indonesia.

Sesditjen Kebudayaan, Fitra Arda menyebut rapat dengan ormas tersebut digelar pada pertengahan Mei lalu, meski tak menyebut rinci ormas mana saja yang terlibat.

"Saya nggak hafal [ormasnya apa saja]. Rapat itu dilakukan Direktorat Pengembangan Pemanfaatan. Tapi seluruhnya [ormas yang terkait] kita libatkan," kata Fitra ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (20/5).

Ia mengungkap rapat tersebut dilakukan sebagai langkah pertama tindak lanjut dari kunjungan Mendikbudristek Nadiem Makarim ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bulan lalu.

Dalam rapat, kata dia, Kemendikbudristek berupaya mendengarkan ragam masukan, saran dan kritik dari berbagai organisasi masyarakat terkait penyusunan Kamus Sejarah Indonesia.

Fitra mengatakan pihaknya menargetkan revisi tersebut rampung dalam waktu secepatnya. Menurutnya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek sudah membentuk tim khusus untuk melaksanakan hal tersebut.

"Kemarin kan masih tahap awal, [tahapan selanjutnya] sedang disusun. Nanti juga akan disusun jadwal-jadwalnya. Kita inginnya segera [rampung]," lanjut dia.

Terpisah Ketua LP Ma'arif PBNU Arifin Junaedi, yang ditunjuk sebagai perwakilan PBNU dalam revisi Kamus Sejarah Indonesia, mengatakan pihaknya diundang dalam rapat tersebut bersama ormas lainnya, seperti PP Muhammadiyah.

Arifin mengatakan dalam rapat tersebut ia memberikan setidaknya empat masukan terkait perumusan Kamus Sejarah Indonesia. Ia berharap masukan itu bisa direalisasikan.

Yang pertama, ia menyarankan judul Kamus Sejarah Indonesia diganti karena dinilai tidak sesuai disebut sebagai "kamus". Kemudian ia meminta Kemendikbudristek menetapkan sasaran pembaca buku tersebut dengan jelas.

Selanjutnya, Arifin menyarankan Kamus Sejarah Indonesia meliputi kejadian sejarah Indonesia sejak tahun 1800-an atau di era kejayaan Pangeran Diponegoro.

Dan yang terakhir, ia berpendapat Kemendikbudristek harus menetapkan kriteria yang ajeg dan komprehensif mengenai tokoh dan lembaga yang diangkat dalam buku.

"Itu harus jelas kriterianya. Sehingga saya sampaikan, kalau ada yang tidak ditulis, bisa disampaikan memang tidak memenuhi kriteria," katanya.

Arifin mengatakan Kemendikbudristek berjanji PBNU akan dilibatkan secara langsung dan intensif dalam proses revisi Kamus Sejarah. Saat ini, ia mengatakan masih menunggu tindak lanjut dari Kemendikbudristek.

CNNIndonesia.com telah berupaya mengonfirmasi kehadiran PP Muhammadiyah dalam rapat bersama Kemendikbudristek kepada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kasiyarno, namun belum mendapat jawaban.

Sebelumnya, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I karena tidak memuat tokoh pendiri NU, Hasyim Asy'ari. Nadiem kemudian menyampaikan langsung permintaan maaf atas polemik tersebut di Kantor PBNU pada Kamis (22/4). Ia pun berjanji akan melibatkan ormas dalam revisi kamus tersebut.