Aksi Bela Palestina di Surabaya Kritik Penolakan Resolusi PBB

Ratusan Umat Islam di Jawa Timur menggelar aksi bela Palestina di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (21/5). Mereka mengatasnamakan Gerakan Umat Islam Peduli Palestina (Gamis).

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, peserta aksi membawa spanduk bertuliskan dukungan terhadap Palestina dan mengecam agresi militer Israel. Selain itu, juga tampak bendera Palestina berkibar di tengah-tengah bendera Merah Putih.

Dalam aksinya mereka mengkritik sikap Pemerintah Indonesia yang kontradiktif. Di satu sisi mengecam Israel, tapi di sisi lain menolak resolusi baru PBB tentang pencegahan genosida, kejahatan perang, pemusnahan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Itu yang kami sesalkan, sebenarnya Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa sikap yang tegas dan istikamah, tetapi kemudian itu yang kami lihat kemarin agak kontradiktif," kata Sekjen Gamis, Mochammad Yunus.

Ia pun mempertanyakan mengapa sikap Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kontradiktif. Hal itu menurutnya bisa menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

"Sikapnya tidak jelas, padahal presiden sudah melakukan seusai dengan presiden pendahulu untuk membela Palestina yang berkonflik dengan Israel," ucapnya.

Apalagi di dalam konstitusi dan Undang-undang Dasar RI, kata dia, telah disampaikan bahwa, kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

"Jangan sampai antara konstitusi yang kita miliki itu kemudian kontradiktif dengan sikap yang hari ini diambil oleh pengambil keputusan," katanya.

Yunus menganggap Indonesia memiliki utang budi terhadap Palestina. Pasalnya, Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Indonesia juga dinilai memiliki peran penting yang dapat mengkoordinasikan negara-negara yang berada dibawah naungan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

"Pemerintah pusat itu memiliki peranan untuk mengkondisikan negara-negara OKI, negara timur tengah, kemudian negara non-blok untuk mengambil sikap dan langkah tegas, kemudian memberikan sanksi kepada Israel sebagai negara yang sampai saat ini menjadi penjajah Palestina," ucapnya.

Dia juga memaparkan beberapa langkah tegas yang bisa dijatuhkan, yakni dengan cara melakukan boikot, sanksi ekonomi, politik dan militer, guna menghentikan penjajahan Israel kepada Palestina.

Dalam pertemuan debat khusus PBB di New York, Kamis (20/5) waktu setempat, Menlu Retno Marsudi menyerukan penghentian kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.

"Kita memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, yaitu antara Israel sebagai penjajah dan bangsa Palestina yang diduduki dan terus ditindas. Saya tekankan bahwa penjajahan dalam konflik Israel dan Palestina adalah isu utama," kata Retno dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (21/5).