Usut Data Bocor, Polisi Bakal Panggil Dirut BPJS Kesehatan

Bukan hanya proses hukum, kasus ini juga mengundang perhatian anggota parlemen.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar komisinya segera memanggil jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan duduk perkara dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia.

Ia mengaku terkejut mendengar kabar dugaan kebocoran data tersebut. Menurutnya, BPJS Kesehatan semestinya mampu menjaga kerahasiaan data itu agar tidak sampai bocor.

"Kami akan mengusulkan agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus pada Komisi IX DPR terkait dugaan kebocoran data tersebut," kata Saleh kepada wartawan di Kantor Sekretariat DPP PAN, Jakarta Selatan pada Jumat (21/5).

Saleh pun menerangkan, penjelasan BPJS Kesehatan soal dugaan kebocoran data tersebut penting guna merinci beberapa poin mulai dari penyebab kebocoran data tersebut terjadi, dampak dari kebocoran terhadap pelayanan, serta ancaman bahaya dari kebocoran dara itu.

"Kenapa ini penting ditanya karena data peserta BPJS sudah hampir 210 juta warga negara kita yang terdaftar. Kalau semua data bocor ke orang maka berbahaya," jelas dia.

Terkait dugaan kebocoran ratusan juta data tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terdapat di dalam 279 daya yang diduga bocor dan diperjualbelikan itu.

Juru bicara Kominfo Dedy Permadi mengatakan temuan itu berasal dari analisa yang dilakukan terhadap satu juta sampel data yang dibagikan secara gratis oleh akun bernama Kotz.

Dedy menyampaikan ada 100.002 data penduduk Indonesia yang telah terkonfirmasi dari satu juta data itu.

"Bahwa 100.002 data pribadi ini diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan," ujar Dedy di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat (21/5).

Dedy menyampaikan dugaan kuat bahwa data itu milik BPJS berasal dari sejumlah data yang dibocorkan, yakni nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran jaminan.

Namun begitu dari total kebocoran 279 juta data yang ramai belakangan tersebut, merupakan gabungan dari peretas lain, bukan sepenuhnya data milik BPJS Kesehatan.