Ngabalin Tak Soal Firli Belum Cabut SK Nonaktif Pegawai KPK

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin  tak mempersoalkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak kunjung mencabut Surat Keputusan (SK) nomor 652 mengenai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ali Ngabalin menilai Firli sudah bekerja sesuai instruksi Presiden Joko Widodo mengenai nasib 75 pegawai KPK yang gagal tes alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bukan persoalan cabutnya (SK penonaktifan), tapi kan memang presiden bilang, hasil TWK tidak semerta jadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK," kata Ngabalin saat dihubungi, Senin (24/5).

Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa TWK dalam rangka alih status menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah itu. Jokowi kemudian meminta agar pimpinan KPK dan lembaga-lembaga terkait untuk duduk bersama merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai itu.

Oleh sebab itu, menurut Ngabalin, pencabutan SK itu seharusnya tak menjadi polemik. Ia menyebut, langkah yang harus diambil pimpinan KPK memang harus sesuai instruksi Jokowi.

"Coba lihat poin per poin yang disampaikan presiden, kalimatnya jelas kan. Jadi kalau boleh ditelaah, biar itu menjadi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KPK," tuturnya.

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap menyatakan sampai saat ini Firli belum mencabut SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK dalam rangka alih status sebagai ASN. Padahal, ini sudah memasuki hari ketujuh sejak Jokowi mengeluarkan pernyataan sikap terkait TWK.

Yudi meminta Firli agar segera mencabut SK bernomor 652 tersebut. Sebab, menurut dia, dari jumlah 75 pegawai itu di antaranya juga ada penyelidik atau penyidik yang turut dinonaktifkan di mana mereka sedang menangani kasus korupsi.

"Termasuk di antara 75 orang itu ada penyidik dan penyelidik yang sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawab penanganan perkara korupsi yang ditangani kepada atasannya hingga ada keputusan lebih lanjut," kata dia.

CNNIndonesia.com telah mengonfirmasi Firli Bahuri terkait SK penonaktifan 75 pegawai KPK. Namun hingga berita ini dimuat, Firli belum menjawab pesan melalui WhatsApp terkait hal ini.

Namun Firli telah menyampaikan pihaknya akan membahas secara intensif nasib puluhan pegawai tidak lolos TWK pada Selasa (25/5). KPK, terang dia, akan melibatkan kementerian/lembaga terkait seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).