Pemprov DKI: Pejabat Tak Capai Target Kinerja Diminta Mundur

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mencecar sejumlah pejabat Pemprov terkait dengan banyaknya perangkat kelurahan dan kecamatan di DKI yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Gembong menyebut, Pemprov sebelumnya telah sepakat dengan DPRD untuk segera melantik pejabat definitif.

"Kemarin kan ngomong bahwa itu akan diselesaikan sebelum lebaran, kita sepakat disini loh. Khusus untuk pamong, yang SKPD teknis okelah saya maklumi itu," kata Gembong dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (24/5).

Ia mempertanyakan alasan Pemprov belum melantik sejumlah pejabat untuk mengisi kekosongan. Menurut dia, hal itu berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat.

"Kok Plt berbulan bulan. Camat satu orang megang dua kecamatan, emang malaikat. Lurah satu orang, pegang dua kelurahan. Saya gini, karena saya tahu di lapangan kayak apa susahnya. Ini apa sih yang jadi persoalannya. Saya tolong diberikan jawaban," kata dia.

Gembong juga mengatakan tidak adanya pejabat definitif di kelurahan hingga kecamatan menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sampai ke level itu.

"Kenapa saya kejar SKPD pamong, karena wajah pak gubernur ada di situ. Kalau lurahnya enggak ada, berarti pak gubernur enggak sampai di kelurahan itu. Itu niat kami. Sampeyan saya kejar-kejar supaya wajah Pemprov itu baik di tengah masyarakat," kata dia.

Menjawab hal tersebut, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengakui memang ada ratusan perangkat di kelurahan dan kecamatan yang kosong.

Ia menyebut jabatan yang kosong itu lantaran pejabat sebelumnya pensiun hingga meninggal dunia.

"Karena jabatan tersebut tak hanya lurah dan camat. Artinya perangkat kecamatan, perangkat kelurahan dan perangkat kota," kata Sigit.

Ia menyatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan untuk pejabat definitif. Saat ini, kata dia, tengah dilakukan proses penyelesaian administrasi.

"Kemarin kami menuntaskan posisi sekarang sudah selesai semua dan sedang proses perapihan administrasi untuk bisa dilantik secara serempak di setiap wilayah kota. Jadi harapan kekosongan jabatan atau jabatan rangkap yang saat ini masih ada di beberapa wilayah bisa segera dituntaskan," ujarnya.