Pemprov DKI: Pejabat Tak Capai Target Kinerja Diminta Mundur

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan pejabat di lingkungan pemprov tersebut yang tidak mencapai target kinerja diminta untuk mundur dari posisinya.

Hal itu diungkapkan Sigit dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (24/5). Awalnya, Ketua Komisi A Mujiono meminta penjelasan dari Pemprov ihwal beberapa pejabat di DKI yang mengundurkan diri beberapa waktu belakangan.

Atas pertanyaan tersebut, Sigit pun memberikan klarifikasi dari pemprov. Ia menerangkan bahwa sebelum dilantik para pejabat telah diminta menandatangani surat siap mengundurkan diri apabila tak mencapai kinerja yang ditetapkan.

"Bahwa setiap dari kita pada saat melantik dan diangkat jabatan, ada dokumen yang di tandatangani, yang pertama adalah soal pakta integritas. Kedua adalah kita memberikan sebuah tradisi baru, bahwa setiap pejabat itu harus bisa memenuhi apa yang menjadi target kinerja," kata Sigit.

"Karenanya pada saat kita mengucapkan sumpah janji, itu ada surat pernyataan apabila tidak mencapai kinerja yang ditetapkan, maka siap mengundurkan diri," imbuhnya.

Menurut dia, adanya hal tersebut akan berdampak baik. Para pejabat, kata dia, akan mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya serta menjadikannya motivasi untuk mengembangkan diri dan organisasi.

"Tentu ini merupakan sebuah kondisi yang baik, memberikan kepastian, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab setiap individu di jabatan tersebut sekaligus juga menjadi motivasi untuk terus mengembangkan diri, termasuk juga organisasinya," kata dia.

Dalam pelaksanaannya, ia menyebut ada ruang perbaikan bagi para pejabat yang tidak memenuhi target kinerja.Namun jika tidak ada perubahan, Pemprov mengambil tindakan.

"Manakala ruang perbaikan yang diberikan tidak bisa penuhi tentu kita harus mengambil langkah, dan ini sesuatu yang sudah di akad kan pada saat melaksanakan pelantikan. Tentu tidak dalam perspektif mempermalukan seseorang tapi lebih pada hal terukur. Penandatanganan perjanjian kinerja tentu dua belah pihak," ucap dia.

Diketahui sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengundurkan diri selama masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Terbaru, adalah Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono.

Halaman selanjutnya, DPRD Bingung Ada Plt Lurah Berbulan-bulan di Jakarta...

DPRD Cecar Pemprov soal Lurah Dijabat Plt Berbulan-bulan

Suasana di ruang rapat paripurna DPR DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mencecar sejumlah pejabat Pemprov terkait dengan banyaknya perangkat kelurahan dan kecamatan di DKI yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Gembong menyebut, Pemprov sebelumnya telah sepakat dengan DPRD untuk segera melantik pejabat definitif.

"Kemarin kan ngomong bahwa itu akan diselesaikan sebelum lebaran, kita sepakat disini loh. Khusus untuk pamong, yang SKPD teknis okelah saya maklumi itu," kata Gembong dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (24/5).

Ia mempertanyakan alasan Pemprov belum melantik sejumlah pejabat untuk mengisi kekosongan. Menurut dia, hal itu berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat.

"Kok Plt berbulan bulan. Camat satu orang megang dua kecamatan, emang malaikat. Lurah satu orang, pegang dua kelurahan. Saya gini, karena saya tahu di lapangan kayak apa susahnya. Ini apa sih yang jadi persoalannya. Saya tolong diberikan jawaban," kata dia.

Gembong juga mengatakan tidak adanya pejabat definitif di kelurahan hingga kecamatan menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sampai ke level itu.

"Kenapa saya kejar SKPD pamong, karena wajah pak gubernur ada di situ. Kalau lurahnya enggak ada, berarti pak gubernur enggak sampai di kelurahan itu. Itu niat kami. Sampeyan saya kejar-kejar supaya wajah Pemprov itu baik di tengah masyarakat," kata dia.

Menjawab hal tersebut, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengakui memang ada ratusan perangkat di kelurahan dan kecamatan yang kosong.

Ia menyebut jabatan yang kosong itu lantaran pejabat sebelumnya pensiun hingga meninggal dunia.

"Karena jabatan tersebut tak hanya lurah dan camat. Artinya perangkat kecamatan, perangkat kelurahan dan perangkat kota," kata Sigit.

Ia menyatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan untuk pejabat definitif. Saat ini, kata dia, tengah dilakukan proses penyelesaian administrasi.

"Kemarin kami menuntaskan posisi sekarang sudah selesai semua dan sedang proses perapihan administrasi untuk bisa dilantik secara serempak di setiap wilayah kota. Jadi harapan kekosongan jabatan atau jabatan rangkap yang saat ini masih ada di beberapa wilayah bisa segera dituntaskan," ujarnya.