Langkah Istana Ganti Doni dengan Perwira Aktif Dinilai Tepat

Jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut pengamat kebijakan publik penting untuk diisi oleh perwira aktif untuk mempermudah koordinasi, sehingga langkah pemerintah mengganti Doni Monardo menjadi Letjen TNI Ganip Warsito dinilai tepat. 

Diketahui Doni diketahui akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni mendatang. Presiden Joko Widodo sendiri telah melantik Ganip menjadi Kepala BNPB pada Selasa (25/5) kemarin.  

Ini bukan kali pertama seorang perwira TNI aktif mengemban jabatan sebagai Kepala BNPB. Doni juga berstatus sebagai perwira aktif saat didaulat menjadi Kepala BNPB pada Januari 2019 lalu.

Sehari sebelum Doni dilantik saat itu, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Merujuk pada Pasal 63 ayat 2, jabatan Kepala BNPB boleh diduduki oleh seorang perwira aktif. Pasal itu berbunyi "Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau profesional."

Saat mengeluarkan peraturan itu, Jokowi menyatakan BNPB memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam mengonsolidasikan serta mengoordinasikan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya dalam merespons bencana.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa perwira aktif yang menjabat sebagai Kepala BNPB akan memudahkan koordinasi dengan TNI maupun Polri saat dibutuhkan dalam proses penanganan suatu bencana.

"Karena kan bisa segera mengerahkan anggota, karena dia masih aktif, kalau dia sudah purnawirawan harus melalui jenjang yang ada," kata Agus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (26/5).

Disampaikan Agus, Kepala BNPB yang merupakan seorang perwira aktif juga diharapkan mampu mengoptimalisasi pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan bencana.

Sebelum era Doni, diketahui Kepala BNPB dijabat oleh seorang purnawiran yakni Laksda Purn. Willem Rampangilei. Lalu, di Januari 2019, Doni yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, didapuk untuk menggantikan posisi Willem. 

Agus menuturkan penunjukan perwira aktif ini diharapkan mampu membuat koordinasi antara BPNB dengan TNI dan Polri ke depannya menjadi lebih mudah.

"Makanya diganti aktif kan supaya mudah koordinasi dengan TNI dan Polri. Karena angkatan itu kan patuh kepada atasan. Siapapun dia, kalau dia pangkatnya lebih tinggi kan lebih mudah memerintahkan komandan batalyon atau komandan regu atau yang pangkatnya pasti di bawah pangkat dia," tutur Agus.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menegaskan jabatan Kepala BNPB harus diisi perwira tinggi yang aktif.

"Pak Doni akan pensiun pada 1 Juni 2021 sehingga harus diganti perwira tinggi TNI yang aktif," kata Hadi kepada wartawan, Selasa (25/5).