DPRD Bentuk Pansus Ratusan ASN DKI Enggan Ikut Lelang Jabatan

DPRD DKI Jakarta bakal membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mendalami fenomena ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI enggan naik jabatan atau mendaftar jabatan eselon II yang dilelang.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyebut, Pansus akan memanggil 239 ASN administrator untuk dimintai alasan mereka menolak ikut lelang jabatan eselon II.

"Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5).

Menurut Pras, sapaan akrabnya, penolakan ratusan ASN untuk naik jabatan ke tingkat eselon II adalah fenomena yang aneh. Sebab menurutnya, jabatan ASN di DKI mestinya menjadi posisi yang prestisius karena memiliki gaji tinggi.

Selain itu, ia berkata, ASN adalah abdi negara yang bekerja profesional. Mereka memiliki jenjang karier yang jelas dan telah diatur oleh undang-undang.

Menurutnya, persoalan itu tidak bisa diacuhkan karena akan berpengaruh pada pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Apalagi, katanya, masih banyak posisi strategis yang belum diisi pejabat definitif, usai sejumlah kadis mengundurkan diri.

"ASN itu abdi negara, mereka wajib bekerja profesional dan kariernya berjenjang secara rigid sesuai undang-undang, apalagi gaji ASN di Jakarta paling tinggi, sensasional. Jadi, aneh apabila mereka menolak berkarir," kata dia.

"Ini anomali! Saya menduga, semuanya satu rangkaian. Jadi, DPRD sebagai pengawas eksekutif harus 'turun tangan' karena nanti di hilirnya, masyarakat yang akan dirugikan," imbuh politikus PDI-Perjuangan itu.

Selain memanggil ratusan ASN itu, Pansus kata Pras juga akan memanggil para pakar dan ahli dari instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenpan-RB, Komisi ASN, BKN, Korpri, termasuk akademisi.

Pras tak mau berandai-andai bahwa keengganan 239 ASN mengisi posisi sejumlah jabatan ASN eselon II karena berhubungan dengan dugaan intervensi dan peran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Kita tidak ingin gegabah juga (menyimpulkan TGUPP penyebab ASN tidak daftar lelang jabatan eselon II). Makanya, kita mau masalah ini selesai enggak setengah-setengah melalui pansus," ucapnya.

Sedikitnya ada 20 jabatan yang diisi oleh Pelaksana tugas di sejumlah lembaga atau dinas DKI. Sejumlah posisi itu meliputi, Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, Kepala BPD, Kepala BPSDM, Kepala DKPKP, Kepala DLH, Kepala Disparekraf, Kepala Disperindag KUKM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Karp Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Karo Pemerintahan, serta Waka BPD.

Lalu ada, Waka Dinkes, Waka Disdik, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Jaktim, Sekretaris Kota Jakut, Kepala BPAD, Kepala Dukcapil, Kepala BPPJ, Kepala BP BUMD, Sekretaris Dewan, serta Wali Kota Jaksel.

Menurut Pras, kekosongan posisi itu, salah satunya karena faktor pengunduran diri. Selama Anies menjabat, mereka yang mundur, antara lain Kepala BPBD, Subejo; Kepala Dinas Perumahan, Kelik Indriyanto; Kepala Disparbud, Edy Juanedi; Kepala Bappeda, Sri Mahendra; Kepala BP BUMD, Faisal Syafruddin; Kepala BPD, Tsani Annafari; dan Kepala BPAD, Pujiono.