Vaksinasi dan Prokes, Strategi Cepat Pulih dari Covid-19

Sebagai salah satu langkah pemulihan kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang melanda selama satu tahun lebih, pemerintah telah menjalankan program vaksinasi nasional sejak Januari 2021.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, bergulirnya program vaksinasi bukan berarti penerapan protokol kesehatan (prokes) bisa dilonggarkan.

"Protokol kesehatan adalah elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi Covid-19. Prokes tetap jalan terus meskipun program vaksinasi sudah berjalan seperti saat ini," kata Reisa dalam Dialog Produktif bertema Protokol Jalan, Ekonomi Aman yang diselenggarakan KPCPEN dan disiarkan di FMB9ID_IKP, Jumat (28/5).

Sudah lebih dari satu tahun masyarakat menerapkan prokes. Reisa berharap, masyarakat sudah paham akan pentingnya prokes yang menjadi cara agar tidak menambah kasus positif Covid-19.

Dia menyebut kondisi masyarakat yang mulai jenuh harus terus berdisiplin menerapkan prokes. Namun, proses selalu dibutuhkan agar terbiasa dengan hal baru, antara lain melalui imbauan tanpa henti. Reisa menambahkan agar masyarakat tak menyia-nyiakan kesempatan untuk divaksinasi.

"Kalau masyarakat sudah berkesempatan untuk divaksinasi, manfaatkanlah vaksin tersebut, jangan ditunda dan jangan ragu karena berita yang belum pasti kebenarannya," katanya.

Sementara dari kacamata ekonomi kesehatan, vaksinasi dinilai sebagai metode pencegahan Covid-19 yang efisien.

"Sebagai ilustrasi, katakanlah biaya vaksinasi Covid-19 seharga Rp900 ribu, maka kita bisa mencegah diri dari penularan penyakit. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan apabila terkena Covid-19 yang rata-rata perawatannya memerlukan 9-10 hari, biaya vaksinasi lebih efisien. Apabila kita bekerja sehari mampu menghasilkan 500 ribu maka kita bisa kehilangan potensi penghasilan Rp5 juta akibat dirawat Covid-19," ungkap Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Hasbullah Thabrany.

Akibat pandemi saat ini, lanjut Hasbullah, anggaran belanja negara mengalami defisit hingga lebih dari Rp1.000 triliun. Menurutnya, pandemi yang tidak teratasi membuat perekonomian diam di tempat.

"Sehingga kita semua sebenarnya adalah korban Covid-19. Pemerintah sadar betul apabila masyarakat tidak dipulihkan kesehatannya, serta perilaku masyarakat tidak didisiplinkan, ekonomi menjadi sulit bergerak. Pemerintah pun berinvestasi dengan vaksinasi dan melalui 3T," tutur Hasbullah.

"Memang kalau kita ingin segera keluar dari pandemi Covid-19 tentu kita mengutamakan proteksi. Itulah kenapa kekebalan kelompok atau herd immunity menjadi tujuan dari program vaksinasi. Ditambah lagi dengan protokol kesehatan demi melindungi diri dan orang-orang yang belum mendapatkan vaksin," ujar Reisa.