TB Hasanuddin: Negara Tak Rugi Terkait Modernisasi Alutsista

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membantah tudingan yang menyebut ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mengalokasikan anggaran Rp1.760 triliun dalam upaya modernisasi alat-alat utama persenjataan (alutsista).

Hasanuddin mengatakan, anggaran tersebut baru sebatas konsep rencana awal, belum masuk tahap pembelian atau pengadaan. Rencana itu masih akan dikaji dan disesuaikan dengan keuangan negara. Termasuk, soal penggunaan skema yang juga masih dibahas di Kementerian Keuangan.

"Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," kata Hasanuddin, Sabtu (29/5).

Hasanuddin menegaskan, pihaknya mendukung langkah-langkah modernisasi alutsista dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara. Terlebih, Indonesia banyak memiliki alutsista yang sudah tua. Tak sedikit yang merupakan hibah dari negara asing.

Menurutnya, modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan. Sehingga, anggaran TNI tak habis untuk pemeliharaan alutsista yang tak layak pakai.

"Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alut sista TNI yang hampir 70 persen sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," kata Hasanuddin.

Lebih lanjut, dia berharap agar Menteri Keuangan menyetujui rencana pengadaan alutsista, meski tak sepenuhnya. Sebelum diwujudkan, rencana alokasi anggaran itu harus disetujui oleh Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR. Persetujuan Presiden dinilai akan mengakselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan, serta memiliki deterent effect yang cukup tinggi.

"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai), dalam hal ini TNI," ujar Hasanuddin.

Di sisi lain, pengamat militer Khairul Fahmi mengatakan, penggunaan skema pinjaman luar negeri sah dilakukan demi mendukung rencana penguatan pertahanan Indonesia. Dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2020 yang sebesar Rp15.434,2 triliun, angka alokasi alutsista selama 25 tahun disebut berada pada kisaran 11,4 persen.

"Apalagi jika angka Rp 15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7 persen setiap tahunnya," papar Fahmi.

Dengan demikian, jika rancangan tersebut disetujui Presiden, maka Indonesia harus mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5 persen dari PDB per tahun.

"Asumsinya, sebanyak 0,78 persen bersumber dari anggaran regular dan sekitar 0,7 persen bersumber dari pinjaman luar negeri," kata Fahmi.