Pertemuan Larut Malam dan Solidaritas Pegawai KPK Lolos TWK

Berdasarkan data hingga Minggu (30/5) pukul 09.05 WIB, sebanyak 693 pegawai lolos TWK meminta penundaan pelantikan menjadi ASN. Mereka di antaranya merupakan pegawai di Direktorat Penindakan, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI), Direktorat Pencegahan dan Monitoring, Direktorat Koordinasi dan Supervisi, hingga Kesekjenan.

Tak hanya itu, mereka juga membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar yang bersangkutan bisa menunda pelantikan pegawai KPK menjadi ASN.

Tak lama dari pelbagai upaya di atas, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan pengarahan ke 1.271 pegawai KPK yang akan dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021.

Dalam agenda tersebut, Ghufron mengaku memahami sikap dan solidaritas sejumlah pegawai KPK yang lolos TWK terhadap 75 pegawai yang tak lolos tes. Hanya saja, lanjut dia, ada konsekuensi bagi pegawai yang tidak mengikuti proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

"Kami paham bahwa di antara Anda semua ada yang solider, ada yang kemudian empati dan simpati pada kolega, sahabat Anda, yang telah bertahun-tahun bareng dalam satu ruangan, bareng dalam OTT [Operasi Tangkap Tangan], dalam pengejaran, dan lain-lain. Kami paham itu," terang Ghufron.

"Oleh karena itu, sekali lagi, silakan kalau Anda akan melakukan aksi-aksi simpati itu. Tetapi, konsekuensinya bagi yang tidak ikut pelantikan, maka Anda kami anggap bahwa Anda tidak menggunakan hak. Kami akan menggunakan proses hukum itu. Mohon maaf, kami harus taat pada prosedur hukum," lanjutnya.

Ghufron pun menambahkan bahwa pimpinan KPK akan membahas permohonan penundaan pelantikan pada Senin (31/3) hari ini.

Terpisah, penyidik KPK lolos TWK lainnya, Mu'adz D'Fahmi, menilai semestinya wawasan kebangsaan 75 pegawai yang dinonaktifkan tersebut tak perlu diragukan lagi. Sebab mereka, kata dia, dalam praktiknya senantiasa menerapkan nilai-nilai kebangsaan salah satunya dengan mengungkap kasus korupsi.

Ia mengungkapkan mengenal betul sejumlah nama yang dinonaktifkan tersebut. Menurut Muadz, dedikasi serta integritas mereka sangat terjaga dalam koridor memajukan negara dengan memberantas rasuah.

"Dengan tes-tes yang sudah saya lalui, harusnya nama-nama 75 itu--terlebih banyak sekali nama yang saya kenal betul--harusnya mereka layak untuk lolos," kata Mu'adz kepada CNNIndonesia.com.

"Kalau masalah integritas, saya kenal betul lho orang-orang macam Novel Baswedan, Sujanarko, Harun Al Rasyid, Giri Suprapdiono, ini saya kenal betul orang-orang ini. Karena sejak awal-awal KPK berdiri saya sudah mengenal mereka," pungkas Mu'adz.

Infografis 4 Opsi Perlawanan Hukum 75 Pegawai KPK. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)