Kemendagri Sebut Lukas Enembe Pimpin Papua meski Sakit

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan Pemerintah Provinsi Papua tidak lumpuh meski Wakil Gubernur Klemen Tinal meninggal dunia dan Gubernur Lukas Enembe dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan Lukas tetap menjalankan roda pemerintahan dari ruang perawatan. Ia dibantu Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang berada di kantor pemerintahan.

"Pak Sekda yang sifatnya strategis dan lain-lain tetap berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Gubernurnya masih ada, tetap komunikasi dengan Pak Gubernur untuk mendapat arahan, persetujuan untuk hal-hal yang sifatnya strategis," kata Benni saat ditemui CNNIndonesia.com di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (31/5).

Benni menyampaikan Sekda dibantu oleh Kapolda dan Pangdam untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga membantu di sejumlah kegiatan.

Dia mencontohkan pelantikan kepala daerah yang seharusnya dilakukan gubernur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun langsung melantik sejumlah kepala daerah di Papua saat Lukas dirawat.

"Ada hal-hal yang menurut hemat kami berdasarkan aturan dan regulasi harus turun, ya kita turun. Seperti tadi pagi, Bupati Supiori, Wakil Bupati Supiori, dan penjabat Bupati Boven Digoel itu langsung Pak Menteri yang melantik," ujarnya.

Benni memastikan pelayanan publik terhadap masyarakat di Papua tetap berjalan meski Lukas dirawat, pandemi Covid-19, dan konflik di sejumlah daerah. Menurutnya, pemerintah pusat siaga untuk membantu Pemprov Papua.

"Kita berkomunikasi terus dengan teman-teman di pemda baik di provinsi maupun kabupaten/kota di Papua. Kalau ada hal-hal Kemendagri harus turun, kita turun," ucapnya.

Sebelumnya, Papua diterpa sejumlah peristiwa. Wakil Gubernur Klemen Tinal meninggal dunia pada Jumat (21/5). Kabar duka itu disusul informasi Gubernur Lukas Enembe yang harus diterbangkan ke Singapura karena sakit.

Selain itu, Papua juga kembali panas setelah sejumlah bentrokan antara OPM dan aparat TNI/Polri. Bahkan, dua pihak menjadikan Ilaga sebagai medan perang.