Protes PPDB Zonasi, Pelajar Surabaya Akan Demo Nadiem

Sejumlah pelajar Sekolah Menengah Pertama di Surabaya, yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya (APS) bakal menggelar demonstrasi memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 SMA-SMK berdasarkan zonasi.

Ketua APS, Mirza Akmal Putra mengatakan aksi ini akan diikuti oleh siswa kelas IX SMP, yang tak setuju dengan sistem PPDB berdasarkan zonasi.

"Pelajar yang ikut utamanya adalah para pejuang PPDB. Pelajar kelas IX SMP, Kemudian disusul dengan kakak-kakak atau adik-adik kelasnya," kata Mirza, saat dikonfirmasi, Rabu (2/6) pagi.

Mirza mengatakan mereka akan lakukan dua cara. Yakni melalui demonstrasi langsung di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, dan aksi di depan rumah mereka masing-masing kemudian disebar melalui media sosial.

Aksi di depan rumahnya masing-masing, para pelajar akan membawa poster berisi tuntutan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

"Teman-teman berdiri di depan rumahnya masing-masing dengan membawa kertas berisikan protes mereka," ucapnya.

Mereka menggunakan model aksi seperti ini lantaran situasi pandemi Covid-19. Meski begitu ia yakin, tuntutan itu akan sampai ke pemangku jabatan.

Mirza menjelaskan, setidaknya ada tiga tuntutan yang dilayangkan APS kepada Menteri Nadiem. Pertama, mereka meminta pemerintah mengkaji ulang sistem zonasi PPDB.

"Kedua, kami meminta jalur zonasi PPDB ditiadakan karena tidak relevan dengan fasilitas di daerah," ucapnya.

Ketiga, mereka meminta pemerintah memberikan solusi bagi CPDB (Calon Peserta Didik Baru) SMA-SMK 2021 yang tidak lolos dan terpaksa melanjutkan di sekolah swasta atau bahkan putus sekolah.

Sedangkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mereka memiliki lima tuntutan yakni, membangun fasilitas pendidikan (SMA-SMK) guna meratakan keberadaan fasilitas pendidikan di daerah.

Kedua, sistem PPDB SMA-SMK Jawa Timur harus dikelola dan dipublikasikan dengan transparan dan adil. Ketiga, tidak perlu berkutat pada alasan penanganan pandemi Covid-19 karena alasan seperti itu banyak keuangan sekolah yang meradang.

Keempat, memberikan solusi bagi CPDB (Calon Peserta Didik Baru) SMA-SMK 2021 yang tidak lolos dan terpaksa melanjutkan di sekolah swasta atau bahkan putus sekolah. Dan yang kelima, prioritaskan CPDB agar masuk di daerah asal dan batasi CPDB dari luar daerah untuk masuk ke suatu daerah tertentu.

Kemudian untuk Pemerintah Kota Surabaya ada dua tuntutan yakni, diharap segera realisasikan janji politik pemberian beasiswa, pada pelajar SMA-SMK di Kota Surabaya dan memberikan solusi bagi CPDB SMA-SMK 2021 yang tidak lolos dan terpaksa melanjutkan di sekolah swasta atau bahkan putus sekolah.