Polda Papua Barat tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Fakfak Untung Tamsil saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan.
Untung saat ini tengah dipanggil oleh kepolisian untuk mengklarifikasi pengaduan masyarakat (dumas) terkait kasusnya tersebut.
"Masih panggilan undangan klarifikasi. Itu semua didasarkan atas adanya dumas terkait kegiatan di dinas perikanan Kabupaten Fakfak semasa Kadisnya adalah Sdr. Untung Tamsil," kata Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi saat dikonfirmasi, Rabu (2/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk saat ini masih berstatus sebagai terlapor. Dia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut tengah digarap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat.
Bupati yang baru menjalankan tugasnya satu bulan itu diketahui telah dimintai keterangan oleh penyidik tindak pidana korupsi Polres Fakfak sejak Senin (31/5).
Namun demikian, Adam belum dapat menjabarkan lebih lanjut mengenai kasus yang menyeret Bupati terpilih Kabupaten Fakfak tersebut.
"Kami tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah. Ini masih dumas, yang harus penyidik cari tahu benar atau tidaknya pengaduan tersebut," tambahnya lagi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri pernah merilis laporan analisis data harga kekayaan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 lalu. Untung sendiri mencatatkan kekayaan minus dan membuat lembaga antirasuah tersebut heran.
Berdasarkan data KPK, tercatat kekayaan Untung Tamsil ialah minus Rp212.308.888. Selain Untung, ada 10 calon kepala daerah lainnya yang berharta minus. Pada umumnya itu disebabkan utang mereka lebih besar dari hartanya.
"Tapi yang kita agak heran soal yang kita sebut dalam tanda kutip termiskin. Karena yang paling miskin itu hartanya minus Rp3,5 miliar, dengan utang juga ada di situ. Kita enggak mengerti sama sekali," kata Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, Jumat (4/12) tahun lalu.
Pahala menuturkan pihaknya akan menelusuri lebih jauh guna mengetahui keadaan sebenarnya perihal harta Cakada yang minus dengan melakukan klarifikasi.
(mjo/arh)