Moeldoko dan Pratikno Tak Jawab Pertanyaan DPR soal TWK KPK

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro menyinggung tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat dengan perwakilan Istana Kepresidenan.

Agung meminta pemerintah mengevaluasi tes serupa di lembaga pemerintahan lain. Ia tak ingin kegaduhan yang timbul dalam TWK KPK berulang.

"Setidaknya dalam evaluasi itu ada shortlist (daftar) tentang pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak geger lagi seperti kemarin. Isu mengenai wawasan kebangsaan dari orang yang dicinta berjuta rakyat yang ingin Indonesia bersih, tidak lulus," kata Agung dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6).

Agung meyakini pemerintah sudah merumuskan TWK KPK dengan matang. Ia juga percaya pemerintah bertujuan baik saat merencanakan TWK untuk para pegawai KPK.

Meski begitu, ia tak memungkiri ada penolakan publik terhadap hasil tes tersebut. Dia meminta pemerintah melakukan tindakan setelah kejadian tersebut.

"Saya mohon untuk bisa ada jawaban," ucap Agung.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia mempersilakan Istana menjawab seluruh pertanyaan dari anggota. Namun, tak ada tanggapan soal TWK KPK.

Kepala Staf Presiden Moeldoko hanya menggunakan kesempatan untuk menjawab seputar perhutanan sosial. Sekretaris Kabinet Pramono Anung membahas beberapa hal, salah satunya serapan anggaran pemda yang masih rendah.

Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Pratikno menjawab beberapa pertanyaan Agung Widyantoro. Namun, tak ada satu pun jawaban terkait TWK KPK. Dia hanya membahas seputar pengalihan anggaran di Setneg.

"Ketika [acara] digeser ke online, sebagian [anggaran] digunakan dukungan terhadap online, sebagian lagi dialokasikan penanganan pencegahan Covid di Kemensetneg," ucap Pratikno.

Sebelumnya, 75 orang pegawai KPK tidak lulus tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, 51 di antaranya dinyatakan "merah" dan tak dapat kesempatan kedua.

Pada 1 Juni 2021, KPK melantik 1.271 pegawai yang lulus TWK menjadi ASN. Sementara itu, nasib 75 pegawai belum ada titik terang.

Infografis Pertanyaan 'Konyol' Tes Wawasan Kebangsaan KPK. (CNN Indonesia/Basith Subastian)