Bayangan Wajah Teman di Pelantikan ASN Pegawai KPK

Di Direktorat PJKAKI, Torkis kehilangan empat rekannya termasuk Direktur Sujanarko. Kondisi itu menurut dia membuat pekerjaan terganggu. Menurutnya, tidak masuk di akal jika 75 rekannya dinilai tak memiliki wawasan kebangsaan. Sebab, ia mengaku telah mengenal betul banyak di antara mereka.

Ia pun menyesalkan penilaian yang menyebutkan bahwa 75 rekannya tak bisa dibina lagi. Pasalnya, terang dia, teroris saja dalam Undang-undang disebut masih bisa dibina.

Terlebih, lanjut Torkis, stempel yang telah disematkan ke 75 pegawai akan berdampak negatif juga kepada keluarga mereka.

"Bagaimana pun juga mereka manusia Indonesia yang sudah berjasa untuk bangsa ini. Apalagi pak Koko [Sujanarko], dapat penghargaan dari presiden [Joko Widodo]. Itu hanya dua yang dapat itu. Dia dan Bu Ina Susanti," tandasnya.

Torkis yang sudah bergabung dengan lembaga antirasuah sejak tahun 2009 ini masih memupuk optimisme. Ia meyakini 75 pegawai yang kini telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab nantinya bisa dilantik menjadi ASN dan bergabung kembali dengan KPK.

"Saya masih berharap, berikhtiar, berdoa, pasti saya yakin teman-teman ada jalan untuk bergabung. Mudah-mudahan dapat inspirasi semua teman-teman, termasuk pimpinan semoga dibukakan hatinya. Yang paling gampang kita lakukan kan berdoa, ya, enggak ada yang melarang kita berdoa," tandasnya.

Suasana hati yang berkecamuk juga dirasakan oleh Jhonson Ginting. Saat pelantikan, ia menjalani perintah. Namun, empati tetap tertuju kepada 75 pegawai yang disingkirkan.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Bagaimanapun juga, terang dia, 75 pegawai tersebut merupakan teman-teman baiknya dan mempunyai suka duka dalam bekerja bersama di KPK.

"Perintah untuk hadir saya jalankan saja. Sedih rasanya memang dan berasa bahwa teman-temanku hadir di sini. Sama-sama," lirih Jhonson yang sudah bergabung di KPK sejak tahun 2005.

Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini masih menaruh harap agar pimpinan KPK dapat segera menyelesaikan pelbagai polemik yang terjadi dengan mempekerjakan kembali 75 pegawai yang telah dinonaktifkan.

"Karena kalau kita melihat dari sisi integritas, maka mereka adalah pahlawan bangsa. Mereka sudah mempertahankan integritasnya selama ini dengan baik," kata Jhonson.

Ia berkata, segala kisruh ini mengisyaratkan bahwa pemberantasan korupsi bukan lagi prioritas pemerintah saat ini. Itu akan berpengaruh terhadap menurunnya iklim investasi di Indonesia.

Untuk itu, Jhonson mengingatkan agar pemerintah memperhatikan dengan cermat kondisi di tubuh lembaga antirasuah.

"Harapannya, mestinya pemerintah memberikan sinyalemen positif dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri melantik 1.271 pegawai KPK yang dinyatakan memenuhi syarat setelah lolos TWK. Sedangkan 75 pegawai yang disebut tak memenuhi syarat tak dilantik.

Keputusan terbaru, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan itu dicap 'merah', tak bisa dibina dan tak bisa lagi bergabung dengan KPK. Sedangkan 24 lainnya masih bisa menjadi ASN dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

75 pegawai ini masih terus berjuang dengan melaporkan persoalan TWK dan surat keputusan pimpinan KPK tentang penonaktifan ke sejumlah lembaga negara.

Selain ke Dewan Pengawas KPK, mereka juga mengadukan permasalahan ini ke Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Mahkamah Konstitusi, hingga Majelis Ulama Indonesia.

Sementara itu, baik Torkis maupun Jhonson bersama sekitar 700-an pegawai yang lolos TWK sebelumnya sudah meminta penundaan pelantikan. Namun, permintaan itu ditolak pimpinan KPK.