Komnas HAM: Gedung Sekolah di Hitadipa Masih Jadi Pos Koramil

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menggunakan sekolah sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa, Papua.

Demikian disampaikan Komisioner Pemantauan/ Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, setelah mengikuti proses ekshumasi dan autopsi jenazah Pendeta Yeremia Zanambani.

Total, sudah tujuh bulan anak-anak di Hitadipa tidak mendapatkan akses pendidikan karena gedung sekolah ditempati TNI.

"Kami juga melihat satu rekomendasi Komnas HAM itu soal pemulihan keluarga, pemulihan sekolah, waktu itu sekolah dijadikan pos sementara untuk Koramil. Kita sudah minta agar itu dipulihkan kembali sekolahnya. Dan kami juga mendengar bahwa perintah dari pimpinan TNI menyanggupi itu dan memulai prosesnya," ujar Anam melalui jumpa pers secara daring, Minggu (6/6).

"Tapi, pada faktanya, prosesnya memang sudah dimulai ada pembangunan pos koramil, tapi masih sangat minim. Dan sekolah sampai saat ini, sudah 7 bulan ini ketika kami melakukan rekomendasi masih digunakan untuk pos," lanjutnya.

Anam mengatakan permasalahan ini menjadi fokus pihaknya. Ia pun meminta agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo memperhatikan pemenuhan hak-hak pendidikan anak-anak di Papua.

"Tanpa pendidikan yang baik, jangan pernah berharap bahwa Papua bisa diselesaikan dengan cara yang damai," tandasnya.

Di Hitadipa, Anam menuturkan masih banyak warga yang mengungsi alias belum kembali ke kampung halamannya. Mereka tersebar di Timika, Nabire dan sejumlah wilayah lain.

Pendidikan masih sulit untuk diakses anak-anak di sana.

"Ada teman-teman yang di Hitadipa jadi guru di Hitadipa membuat sekolah sementara di Nabire itu ada," kata dia.

Kemudian, lanjut Anam, ada ide yang dilontarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi sekolah di Sugapa. Namun, menurut Anam, hal itu bukan solusi karena akses kedua daerah jauh dan sulit.

"Jadi, ini memang pilihannya adalah mengosongkan dulu, baru masyarakat akan balik ke Hitadipa, baru anak-anak bisa sekolah di sana. Jadi, dimensi sekolahan ini sebenarnya tidak hanya soal anak-anak akses pendidikan, tapi soal rasa aman, rasa nyaman, masyarakat di sana hidup di wilayahnya sendiri, di tanah airnya sendiri," ungkap Anam.