Dukungan Menpan Tjahjo ke Firli soal TWK KPK Langgar HAM

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memberi dukungan secara terbuka kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Selasa (8/6), Tjahjo heran dengan keterlibatan Komnas HAM yang hendak memeriksa Firli. Sebab menurut dia, tak ada hubungan antara TWK dengan pelanggaran HAM.

"Apa urusan [tes] kewarganegaraan [dengan] urusan pelanggaran HAM?" kata dia.

Tjahjo juga mendukung keputusan Firli dan jajaran pimpinan KPK lain yang tidak hadir alias mangkir pemeriksaan perdana di Komnas HAM pada hari yang sama. Tjahjo menyebut proses TWK biasa saja.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, pertanyaan-pertanyaan dalam tes lumrah dan telah diterapkan dalam seleksi aparat pemerintahan sejak dahulu. Tak terkecuali dirinya.

Dia pun bercerita pengalamannya mengikuti Penelitian Khusus (Litsus) di era Orde Baru saat hendak menjadi anggota DPR. Menurutnya, sudah ada tes kebangsaan bagi calon aparatur negara.

"Wong saya zaman Litsus tahun '85 mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus (ditanya terkait) PKI. Sekarang kan luas, secara kompleks. Dari sisi aturan itu," ujarnya.

Sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) diketahui mengambil beberapa upaya terkait pelanggaran TWK sebagai proses alih status mereka menjadi aparatur sipil negara.

Dalam laporannya ke Komnas HAM, mereka menduga TWK sedikitnya mencatat lima pelanggaran HAM dalam tes tersebut. Beberapa di antaranya seperti perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja, pelanggaran serikat berkumpul, hingga diskriminasi terhadap perempuan.