Senang Ada TWK, Demokrat Usul Tes Serupa di Polri-Kejagung

CNN Indonesia | Selasa, 08/06/2021 05:08 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K. Harman menyebut TWK yang digelar di Polri, Kejagung, dan Kemenkumham tentu bukan untuk memecat orang. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K. Harman mengusulkan tes wawasan kebangsaan (TWK) di Polri dan Kejagung. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengusulkan tes wawasan kebangsaan (TWK) digelar di Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Saya sangat senang ada TWK, tes wawasan kebangsaan di KPK. Kalau boleh, di kejaksaan, kepolisian, dan Kemenkumham, dilakukan juga hal yang sama. Dan juga harus ada anggarannya di sini. Kalau bisa," kata Benny dalam rapat Komisi III, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/6).

Benny menyebut TWK yang digelar di Polri, Kejagung, serta Kemenkumham tentu bukan untuk memecat orang tertentu. Menurutnya, TWK itu bertujuan untuk membentuk pegawai yang profesional di masing-masing institusi tersebut.


"Tentu maksudnya bukan untuk memecat, atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita, tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional. Supaya ada militansi," ujarnya.

Merespons usulan tersebut, Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono menyatakan TWK sebenarnya sudah diselenggarakan saat seseorang mengikuti tes masuk Korps Bhayangkara.

"Kemudian juga tadi tentang bagaimana tes wawasan kebangsaan. Sebenarnya setiap anggota Polri masuk itu sudah ada tes ini semua, Pak," kata Gatot.

Gatot mengatakan pihaknya memang tak pernah membuat anggaran khusus untuk TWK. Menurutnya, tes serupa telah masuk dalam setiap pendidikan dasar hingga kenaikan pangkat.

"Dalam setiap pendidikan itu sudah ada (TWK) maupun untuk kenaikan pangkat sudah masuk dalam pembinaan profesionalisme anggota Polri," ujarnya.

Polemik TWK terjadi di tubuh KPK setelah 75 pegawai dinyatakan tidak lulus mengikuti proses yang digelar dalam rangka alih status menjadi ASN itu. Mereka pun dinonaktifkan sejak awal Mei 2021 hingga hari ini.

Dari 75 pegawai, sebanyak 51 pegawai dinyatakan 'merah' dan tak bisa bergabung lagi dengan KPK. Sementara 24 pegawai lainnya masih bisa menjadi ASN asal mau dibina ulang lewat pendidikan dan pelatihan bela negara.

(mts/fra)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK