Koalisi LSM Sindir Tjahjo soal TWK KPK: Bak Kuasa Hukum Firli

CNN Indonesia | Rabu, 09/06/2021 19:32 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai Menpan-RB Tjahjo Kumolo memicu kontroversi dengan menyatakan TWK bukan persoalan pelanggaran HAM. Ketua YLBHI Asfinawati meminta Presiden Jokowi memanggil Menpan-RB Tjahjo Kumolo lantaran menimbulkan kontroversi baru terkait TWK KPK. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo ikut campur dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koalisi menilai Tjahjo, yang merupakan kader PDIP, memicu kontroversi dengan menyatakan TWK bukan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar Presiden Joko Widodo memanggil, meminta klarifikasi, dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo atas pernyataan kontroversi yang telah ia sampaikan," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang tergabung dalam koalisi tersebut, Rabu (9/6).


Asfin menyebut Tjahjo terkesan menganggap enteng polemik itu dan mengabaikan fakta bahwa TWK KPK tak sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, Tjahjo seharusnya paham bila TWK melanggar hukum, bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konsitusi (MK), dan tak sesuai instruksi Jokowi.

"Dengan melontarkan pernyataan itu, Tjahjo seolah-olah bertindak sebagai kuasa hukum dari pimpinan KPK," ujarnya.

Asfin mengingatkan Tjahjo tak punya wewenang menentukan TWK adalah sebuah pelanggaran HAM atau bukan. Menurutnya, kewewenangan itu dimiliki Komnas HAM sesuai pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

"Pernyataan Tjahjo itu semakin membuat terang ihwal peta aktor-aktor di balik pelemahan KPK sebab pejabat selevel nenteri mustahil tidak mengetahui suatu undang-undang," katanya.

"Oleh karena itu, pernyataan ini terindikasi di luar kepentingan sebagai Menpan RB," ujar Asfin menambahkan.

Sebelumnya, Tjahjo menyatakan pembelaan terhadap pimpinan KPK dalam polemik TWK. Dia mendukung Firli Bahuri dkk. tidak mendatangi panggilan Komnas HAM terkait hal itu.

Komnas HAM memanggil para pimpinan KPK untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM dalam TWK KPK. Pemeriksaan dilakukan merespons aduan 75 orang pegawai KPK yang tak lulus TWK.

"Kami juga mendukung KPK, misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan urusan pelanggaran HAM?" ujar Tjahjo dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menpan RB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/6).

(dhf/fra)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK