ANALISIS

Bahaya dan Ancaman Pasal Hina Presiden dan DPR di Draf RKUHP

CNN Indonesia
Kamis, 10 Jun 2021 09:06 WIB
Ancaman pasal hina presiden dan DPR yang tertuang dalam RKUHP menjadi sorotan karena dinilai inkonstitusional. aksinya massa menolak pengesahan RKUHP. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mendapatkan sorotan kembali lantaran mengandung pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di dalamnya.

Pasal terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tertuang di Pasal 219 Bab II tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.


"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi pasal tersebut, sebagaimana tertuang dalam draf RKUHP yang diperoleh CNNIndonesia.com, Jumat (4/6).

Kemudian, penyerangan kehormatan pada harkat dan martabat presiden serta wakil presiden yang tidak melalui media sosial bisa dijerat dengan pidana penjara maksimal 3,5 tahun atau denda Rp200 juta. Hal itu tertuang di Pasal 218 ayat 1.

Di Pasal 218 ayat 2 kemudian dinyatakan bahwa tindakan tidak dikategorikan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

"Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," demikian bunyi Pasal 218 ayat 2.

Sementara itu, ketentuan terkait penghinaan terhadap lembaga negara seperti DPR diatur dalam sejumlah pasal dI Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara diatur sejumlah ketentuan. Salah satunya di Pasal 353.

"Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,"demikian bunyi pasal itu sebagaimana tertuang dalam draf RKUHP yang diperoleh CNNIndonesia.com.



Kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ialah denda maksimal Rp10 juta.

Selanjutnya, penghina lembaga negara lewat media sosial juga bisa dijerat pidana. Bahkan, ancamannya lebih tinggi, yaitu dua tahun penjara. Hal itu tertuang dalam Pasal 354.

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,"bunyi pasal tersebut.

RKUHP juga mengatur hukuman penjara selama tiga tahun dan pidana denda paling banyak kategori III setara Rp50 juta menanti seseorang apabila menghina DPR hingga mengakibatkan kerusuhan di tengah masyarakat.

Artinya, hukuman ini lebih berat ketimbang hukuman-hukuman sebelumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 353 ayat 2 RKUHP.

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,"bunyi pasal 353 Ayat 2 RKUHP.

Berlanjut ke halaman berikutnya ....

Pasal Penghinaan Presiden Inkonstitusional

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER