Bahaya dan Ancaman Pasal Hina Presiden dan DPR di Draf RKUHP

Pengamat hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden serta lembaga negara harus dihapuskan.

Pasalnya, menurutnya, Mahkamah Konstitusional (MK) telah memutuskan bahwa pasal penghinaan presiden di KUHP inkonstitusional.

"Secara konstitusional penghinaan presiden itu sudah dianggap inkonstitusional, jadi harus dihapuskan," kata Feri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/6).

Dia berkata upaya menghidupkan pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP sama saja menentang konstitusi. Menurutnya, mengabaikan putusan MK dengan pertimbangan lebih politis daripada konstitusional merupakan hal yang tidak sehat dalam proses penyusunan sebuah regulasi.

Lebih lanjut, Feri menuturkan bahwa pasal penghinaan presiden dan lembaga negara merupakan pasal yang dahulu dibuat sebagai upaya perlindungan kerajaan Belanda.

Ia pun menyatakan bahwa pasal penghinaan presiden dan lembaga negara membawa semangat kolonialisme dan membuka ruang serta menghidupkan jarak antara rakyat dan pemerintah. Bahkan, menurutnya, keberadaan pasal itu akan membuat relasi pemerintah dan rakyat seolah seperti penjajah dan yang dijajah.

"Dalam sistem presidensial, presiden boleh dikritik secara terbuka, berbeda dengan konsep kerajaan di mana pemerintahannya dianggap wakil Tuhan di muka bumi," katanya.

"Jadi tidak boleh dalam draf UU bertentangan konstitusi harus patuhi putusan MK," imbuh Feri.

Ia pun meminta para perumus RKUHP memahami sistem presidensial bahwa kritik dan hinaan boleh dilakukan secara terbuka. Menurutnya, Indonesia harus meniru sikap Amerika Serikat (AS) dalam merespons kritik atau hinaan.

"Di negara yang menganut presidensial terbuka saja kritik, hinaan, dan segala macam bahkan Presiden AS pernah dibilang idiot oleh publik, biasa saja," ucapnya.

Feri berkata, presiden dan DPR sebagai orang yang dipilih publik secara langsung harus lebih mendengar suara masyarakat yang pada titik tertentu melayangkan kritik secara emosional.

Menurutnya, presiden dan DPR justru menampilkan sikap aneh bila merespons emosi publik dengan ancaman pidana.

Senada, pengamat hukum dari Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan pasal penghinaan presiden dan lembaga negara di RKUHP harus dihapus.

Menurutnya, setiap pendapat di sebuah negara demokrasi harus dianggap sebagai sebuah kritik, bukan penghinaan.

"Kita harus lihat bahwa kita negara demokrasi. Dalam demokrasi, ketika sebagai rakyat melakukan pendapat harus dianggap sebagai kritik, bukan penghinaan karena bagaimana pun juga presiden dan lembaga presiden pelayan rakyat," kata Hibnu.

Dia menyatakan, kata penghinaan tidak tepat untuk digunakan. Ia pun meminta agar pasal itu dihilangkan sebagaimana telah diputuskan oleh MK.

"Saya kira terlalu jauh kalau dikatakan penghinaan tidak apple to apple. Lebih baik dihilangkan, toh itu sudah diputuskan MK dalam KUHP itu sudah dihapuskan, nah ini muncul lagi," katanya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, draf KUHP saat ini sebenarnya sudah ada perbaikan dengan mengubah pasal penghinaan dari delik umum menjadi delik aduan.

Namun, menurutnya, hal itu tidak cukup karena implementasi penerapannya akan sulit dilakukan. Sehingga, ia menilai, pasal terkait penghinaan sebaiknya dihapuskan.

"Dulu semua orang, tim sukses pun bisa melaporkan, sekarang enggak harus yang bersangkutan. Tapi harus dilihat ini pribadi atau personifikasi lembaga. Kalau personifikasi lembaga, saya kira itu kritik. Tapi kalau pribadi, baru delik aduan," kata Hibnu.

"Ini yang sulit pada implementasinya untuk membedakan presiden sebagai pribadi atau lembaga. Lebih baik dihilangkan," imbuh dia.