Fraksi Rakyat Gaungkan Perlawanan TWK Firli di 'Udara'

Seruan aksi 'udara' terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam dipecat menggema di media sosial, Jumat (11/6).

Salah satu akun media sosial yang memublikasikan informasi itu dilakukan @FraksiRakyatID. Dalam unggahan di akun Twitter-nya, mereka turut melampirkan selebaran yang mempertanyakan hubungan antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan oligarki.

Tagar #BeraniJujurPecat dan #SaveKPK diminta digaungkan pada Jumat (11/6) sejak pukul 19.00 WIB. Per pukul 16.00 WIB, cuitan tersebut telah diunggah ulang oleh sekitar seribu akun dan mendapat 'likes' sebanyak 2.400.

"Alerta!! Aksi Serentak Di Udara. Ketua KPK Firli Bahuri sudah terlalu ngadi-ngadi," sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com dari akun @FraksiRakyatID, Jumat (11/6).

Mereka menilai TWK bermasalah sejak awal dan telah menjadi alat untuk menyingkirkan 75 pegawai lembaga antirasuah yang dinilai sudah bekerja dengan integritas dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.

"Dalih daftar pertanyaaan TWK tidak jelas, yang ada justru melecehkan kebebasan beragama, gender, rasial & jauh dari isu antikorupsi. Ada apa dengan Firli? Firli jadi kaki tangan oligarki? Gaungkan suara dengan tagar #BeraniJujurPecat #SaveKPK," ucapnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar, menjelaskan aksi di 'udara' merupakan sebuah agenda mengajak publik untuk merespons permasalahan yang tengah terjadi. Dia menerangkan situasi pemberantasan korupsi sedang dalam tahap darurat karena KPK tengah 'digerogoti' dari berbagai lini.

"Kemarahan publik akhir-akhir ini kian memuncak, terutama melihat KPK yang menjadi benteng terakhir digerogoti dari berbagai lini. Masyarakat resah dan marah melihat pemberantasan korupsi coba dilemahkan salah satunya dari dalam lewat TWK yang tak jelas arahnya," kata Biko kepada CNNIndonesia.com, Jumat.

"Aksi ini juga bentuk sindiran keras kepada negara, DPR, pimpinan KPK bahwa dulu ada slogan 'Berani Jujur Hebat', kini berganti 'Berani Jujur Pecat'," sambungnya.

Lebih lanjut, Asep Komarudin dari Fraksi Rakyat Indonesia menuturkan alasan aksi dilakukan melalui sarana media sosial. Hal itu karena aksi secara fisik belakangan ini berpotensi dibubarkan aparat dengan dalih mencegah kerumunan terkait pandemi Covid-19.

"Selain itu, aksi offline belakangan ini sangat sulit dilakukan karena ketatnya penjagaan aparat dan rawan dibubarkan dengan alasan protokol kesehatan. Bahkan, terakhir ada aksi tandingan," tandasnya.

Aksi di 'udara' ini digagas koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari beberapa organisasi dan aliansi.

Terkait TWK itu, pimpinan KPK berulang-ulang membantah bahwa dilakoni untuk membuang pegawai lembaga antirasuah yang berintegritas.

Saat memenuhi panggilan pemeriksaan Ombudsman RI pada Kamis (10/6), Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim penyusunan draf Perkom 1/2021 yang mengatur soal TWK telah dilakukan secara transparan.

"Tidak benar ada Pasal selundupan, Pasal yang tidak pernah dibahas. Semuanya melalui proses pembahasan dan semua terbuka," ujar Ghufron di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis.

Ia menuturkan draf Perkom 1/2021 itu sudah diunggah di portal KPK sejak 16 November 2020 untuk kemudian diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).