Anggaran Alutsista Dinilai Berpotensi Jadi Bancakan 2024

CNN Indonesia | Sabtu, 12/06/2021 00:48 WIB
Pengamat menilai peningkatan anggaran modernisasi alutsista Rp1.700 triliun berpotensi menjadi bancakan politik pada Pemilu 2024. Prajurit Korps Marinir TNI AL dengan alutsista kendaraan tempur mengikuti defile saat Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 5 Oktober 2019. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, mengatakan peningkatan anggaran dalam rangka modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp1.700 triliun berpotensi menjadi bancakan politik pada kontestasi Pemilu 2024.

"Bagaimana mungkin kita mau memercayakan Rp1.700 triliun kalau Anda tidak mau memberikan penjelasan secara detail tentang pondasi bangunan rumahnya; kebijakan, postur, dan sebagainya. Jadi, menurut saya ini sangat potensial menjadi bancakan politik buat 2024," ujar Al Araf dalam agenda webinar PSI, Jumat (11/6) malam.

Al Araf mengaku heran dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengatakan alutsista TNI dalam kondisi kritis. Sebab, menurut dia, kondisi kritis sudah ada sejak 2007.


Oleh karena itu, kata Al Araf, pemerintah membuat skema Minimum Essential Force (MEF). Dalam setiap tahap MEF, pemerintah menganggarkan Rp150 triliun setiap lima tahun untuk belanja alutsista, dimulai sejak 2009 dan berakhir di 2024.

"Pertanyaan saya adalah kenapa dari 2007 sampai sekarang skemanya kritis terus padahal gelontoran anggaran Rp150 triliun per lima tahun itu sudah dilakukan. Selama ini program-program MEF itu apa kontribusinya dalam modernisasi alutsista?" kata dia.

Ia berpendapat bahwa masalah modernisasi alutsista tidak selalu terkait dengan besaran anggaran. Sebab, mengacu pada MEF, Kementerian Pertahanan sudah mempunyai skema anggaran sendiri terkait modernisasi alutsista.

Menurut dia, hal pokok yang paling bermasalah dalam hal modernisasi alutsista adalah terkait transparansi dan akuntabilitas penganggaran di sektor pertahanan.

"Transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertahanan hanya akan terwujud jika pemerintah melakukan proses reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1997," ucap Al Araf.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan disebut akan melakukan pembelian sejumlah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) untuk memenuhi kebutuhan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024.

Pemenuhan Alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124.995.000.000 atau setara Rp1.700 triliun.

(ryn/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK