Sepertiga Warga DKI Masih Khawatir Vaksin Covid-19 Tak Halal

Sepertiga warga DKI Jakarta masih khawatir vaksin covid-19 tidak halal. Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Lapor Covid-19; Lab Intervensi Sosial dan Krisis, Fakultas Psikologi UI; dan Social Resilience Lab, NTU terhadap 57.231 responden.

Ketiga lembaga ini melakukan survei guna menggali hambatan dan memetakan persepsi warga DKI Jakarta terkait vaksinasi.

"Sepertiga responden (10.789 orang) khawatir bahwa vaksin Covid-19 tidak halal," ungkap ketua peneliti dan kolaborator Lapor Covid-19 Dicky Pelupessy dalam keterangan resminya, Minggu (13/6).

Dalam survei yang dilakukan Dicky dan relan-rekannya, terungkap persoalan kehalalan vaksin ini bukan hanya isu milik pemeluk agama Islam. Itu juga tercermin dari jawaban kalangan nonmuslim.

Selain itu, 34 persen responden atau 16.102 orang masih memiliki kekhawatiran terhadap kemanjuran vaksin Covid-19.

Survei ini juga menyebut belasan ribu warga DKI Jakarta itu masih menganggap bahwa vaksin covid-19 belum bisa membuat penerima terlindung dari infeksi virus Corona.

"Sementara, 32 persen responden (14.889 warga) takut akan efek samping vaksin atau kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)," jelas Lapor Covid-19.

Menurut Dicky dan rekan-rekannya, salah satu hal yang menarik adalah kelompok pralansia yang berumur 50-60 tahun dengan pekerjaan TNI, Polri, dan tenaga medis, menjadi kelompok dengan tingkat kekhawatiran tertinggi atas efek samping vaksin Covid-19.

"(Mereka) merupakan kelompok yang tertinggi memiliki kekhawatiran terkena efek samping vaksin Covid-19," unglap Dikcy.

Survei ini juga mengungkap tinggal 13,4 persen responden atau 6.366 orang yang masih kesulitan mengakses informasi mengenai vaksinasi.

Sementara, sebanyak 70 persen responden mengaku tidak memiliki hambatan dalam mendapatkan informasi mengenai pendaftaran dan lokasi pelaksanaan vaksinasi.

Selain itu, meskipun responden dari kelompok lansia hanya 18,7 persen, sepertiga dari mereka bergantung pada orang lain untuk mendaftar dan berangkat ke lokasi vaksinasi.

Karena itu, Dicky dan relam-rekannya merekomendasikan agar pemerintah menggerakkan RT dam RW untuk melalukan sosialisasi dari pintu ke pintu dan memberikan bantuan transportasi.

"Memberi kemudahan dalam penjadwalan dan kemudahan mengakses lokasi vaksinasi, terutama untuk pra-lansia dan lansia," saran Dicky.