Menanti Janji Dialog Pemerintah ke OPM Selesaikan Isu Papua

Pemerintah membuka pintu untuk berunding dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang telah dicap sebagai teroris.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa selama ini permasalahan di Papua tak bisa selesai hanya dengan senjata dan petugas perang. Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, agar pendekatan kesejahteraan diutamakan menyelesaikan konflik di Papua.

"Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan," kata Mahfud dikutip dari akun YouTube resmi Polhukam RI, Selasa (15/6).

Meski demikian memang, seringkali eskalasi acapkali meningkat di Papua dengan dibarengi konflik bersenjata. Aparat TNI-Polri kerap terlibat baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Sejauh ini, aparat gabungan dengan persenjataan lengkap masih ditempatkan di titik-titik rawan konflik di Bumi Cenderawasih.

"Adapun penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai bagian untuk memperlancar dialog dengan rakyat Papua, yang jauh lebih banyak di luar kelompok bersenjata itu," lanjut Mahfud.

Namun Mahfud menjelaskan, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan dialog. Salah satunya, Mahfud baru bertemu dengan sejumlah perwakilan dari Majelis Rakyat Papua di Gedung Kemenko Polhukam pada Jumat (11/6).

TNI sendiri menyatakan bakal menjalankan perintah dari pimpinan apabila memang mendapat instruksi terkait penanganan dan penyelesaian konflik di wilayah paling Timur Indonesia itu.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan bangsa dan persatuan negara Indonesia. Apalagi setiap prajurit TNI terikat dengan sumpah prajurit.

"Yang jelas kita prajurit siap melaksanakan perintah," kata Suriastawa saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Selasa (15/6).

OPM pun turut buka suara terkait hal tersebut. Mereka menyatakan akan dengan lapang dada berdialog dengan pemerintah. Hanya saja, hal tersebut tak akan diindahkan dengan aparat TNI-Polri.

Juru Bicara OPM, Sebby Sambom meminta agar perundingan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penegah. Misalnya, kata dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Jadi niat baik Presiden itu mungkin kami setuju, tapi dengan syarat perundingan segi tiga yang boleh dimediasi oleh Badan Organisasi PBB," kata Sebby.

Menurutnya, keinginan mediasi ini telah digaungkan sejak 2019 lalu. Oleh sebab itu, pihaknya menunggu keseriusan dari Presiden untuk membuka jalur dialog dengan kelompok pejuang kemerdekaan Papua itu.

"Banyak kali kami sudah memberitahukan kepada Pemerintah Indonesia melalui berbagai Medias, jadi kami tunggu keseriusan dari Presiden Indonesia Joko Widodo," ucapnya.

Diketahui, OPM sendiri sempat mendeklarasikan perang terhadap aparat di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak pada beberapa waktu lalu. Mereka memperingatkan seluruh warga Indonesia yang bekerja di Papua untuk segera meninggalkan Bumi Cenderawasih.

Hanya saja, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menilai bahwa KKB tak dapat menjadikan titik tertentu di Papua sebagai lokasi perang.

Rusdi mempertanyakan pihak-pihak yang menyatakan Papua sebagai wilayahnya itu sendiri. Pasalnya, kata dia, hal tersebut tak dapat dilakukan karena Papua merupakan bagian dari Indonesia.

"(Papua) Itu adalah NKRI, bukan wilayah mereka. Papua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekali lagi itu sudah final," kata Rusdi, Senin (7/6).