MIPI Dorong Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Struktur birokrasi disebut memberi pengaruh terhadap kualitas pelayanan. Struktur yang cenderung gemuk bahkan dapat mengurangi kualitas pelayanan dan memperlambat cara bekerja.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) periode 2016-2021 James R Pualilin dalam diskusi webinar bertajuk Paradigma Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik di Jakarta, Sabtu (19/6).

"Karena mekanisme koordinasinya juga akan sangat susah. Kemudian mensinergikan antara organisasi yang saling berhimpitan kinerjanya juga akan sulit untuk menemukan titik temunya," papar James saat menjadi pemateri dengan topik bahasan Revitalisasi Birokrasi dalam Public Service.

Menurut James yang juga Ketua Prodi S1 Manajemen Pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu, masalah yang dihadapi birokrasi saat ini adalah soal kemampuan atau skill.

"Hari ini kita membutuhkan adalah birokrasi yang bukan sekadar terjebak dengan struktur jabatan dan kepangkatan, tetapi bagaimana kita membutuhkan birokrasi yang mampu memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Pada prakteknya, faktor kepangkatan kerap menjadi pertimbangan yang lebih utama daripada skill dan kompetensi. James menegaskan, meski kepangkatan tak dapat diabaikan, namun sebaiknya seorang pejabat benar-benar memenuhi kualifikasi.

"Ini yang menjadi tantangan kita bersama dalam konteks reformasi birokrasi yang tentu output-nya adalah bagaimana meningkatkan penataan pelayanan publik ke depan," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, James menyatakan dukungan atas upaya Presiden Joko Widodo mempermudah dan membuat efisiensi layanan publik dengan memotong mata rantai birokrasi yang selama ini sangat panjang. Dia memberi contoh, pelayanan pembuatan atau penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP).

MIPI menggelar diskusi webinar bertajuk Paradigma Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik di Jakarta, Sabtu (19/6). (Foto: Kemendagri)

Saat ini, proses pembuatan KTP terbilang sangat cepat. Menurut James, hal seperti itu dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diterima.

"Jadi selama kita puas sebagai warga negara menerima layanan ya jadi hubungan antara pemerintah selaku pemberi layanan bisa dipenuhi dengan cara-cara mudah dan efisien," kata James.

Lebih jauh, dia menggarisbawahi bahwa poin terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat memberi pelayanan publik yang bersifat adaptif, bukan
soal kesempurnaan dalam kebijakan, khususnya pada pelayanan publik.

Di tengah situasi pandemi sekarang, cara-cara pelayanan di lingkungan pemerintahan pun dituntut adaptif. Layanan birokrasi harus dapat merespons perubahan yang terjadi, sehingga secara umum birokrasi bersifat fleksibel dengan tetap mengacu pada regulasi.

"Untuk itu harus kita dorong inovasi pemanfaatan teknologi dan kolaborasi, karena tanpa inovasi, tanpa teknologi, tanpa kolaborasi, maka saya yakin pendekatan kita untuk mencapai sebuah kepuasan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ini tidak akan tercapai," papar James.

James menyebut, perlu diciptakan sebuah tata kelola manajemen pelayanan pemerintahan yang dinamis dan didasari nilai budaya yang berorientasi terhadap kepuasan publik.

"Pelayanan masyarakat tidak pernah bersifat statis ia selalu berpikir ke depan berpikir lagi dan berpikir lintas batas," kata James.