PPP Desak Pemerintah Tegas soal Koordinasi Penanganan Covid

CNN Indonesia | Senin, 21/06/2021 01:52 WIB
Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak boleh membiarkan kebijakan penanganan Covid-19 berbeda dengan daerah. Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mendesak keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengoordinasikan pola penanganan kasus penularan Covid-19 yang tengah mengalami lonjakan saat ini.

Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak boleh membiarkan kebijakan penanganan Covid-19 di setiap daerah berbeda-beda tanpa koordinasi.

"Mengingat laju penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas di sejumlah daerah, kami berharap keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengoordinasikan pola penanganan," kata pemilik sapaan akrab Awiek itu kepada wartawan, Minggu (20/6).


"Kebijakan umum di masing-masing daerah harus dibuat sama dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah. Hal ini penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan, seperti Yogyakarta mewacanakan lockdown di daerah lain PSBB, ada juga PPKM," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa setiap kebijakan penanganan Covid-19 yang diambil harus memperhatikan kesiapan infrastruktur di daerah, dan diikuti sosialisasi yang baik.

Dia menyatakan insiden penyekatan di Jembatan Suramadu merupakan salah satu ketidaksiapan dan ketidaksinkronan koordinasi penanganan Covid-19.

"Yang jelas ini membahayakan serta mempengaruhi daya tahan jembatan karena terlalu lama menahan beban statis," katanya.

Di sisi lain, Awiek meminta agar kebijakan work from home atau bekerja dari rumah dihidupkan kembali. Menurutnya, kebijakan ini perlu dilakukan karena kawasan perkantoran menjadi salah satu klaster penularan Covid-19 saat ini.

"Mengingat klaster perkantoran juga semakin bertambah, ada baiknya dihidupkan kembali kebijakan work from home untuk semua perkantoran, khususnya instansi pemerintahan secara ketat selama 14 hari ke depan, karena mobilisasi masyarakat di lapangan turut berpengaruh besar terhadap penyebaran Covid-19," ujar dia.

Untuk diketahui, beberapa daerah mulai kembali mengetatkan protokol kesehatan imbas dari lonjakan kasus Covid-19.DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM skala mikro hingga 28 Juni 2021. Pada PPKM kali ini, kegiatan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Bandung Raya siaga satu Covid-19. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X menyerukan lockdown untuk menekan penyebaran virus corona.

Merespons, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang radikal agar keluar dari lonjakan pandemi Covid-19 saat ini.

Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni PSBB ketat atau lockdown regional. Menurutnya, pilihan yang paling radikal adalah lockdown.

"Pemerintah harus radikal. Opsinya ada dua, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas pada pulau besar. Opsi paling radikal tentunya lockdown regional, radikal, tapi paling logis," kata Hermawan dalam Konferensi Pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' dalam YouTube, Minggu (20/6).

(mts/ain)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK