'Gas-Rem' Jokowi Tak Efektif, Pakar Serukan Lockdown Regional

CNN Indonesia | Senin, 21/06/2021 06:56 WIB
Pakar kesehatan mendorong pemerintah menerapkan lockdown regional sebagai opsi pengganti 'gas-rem' pemerintah yang sudah tidak efektif dan cenderung inkonsisten Pakar kesehatan mendorong pemerintah menerapkan lockdown regional sebagai opsi pengganti 'gas-rem' pemerintah yang sudah tidak efektif dan cenderung inkonsisten. Foto: CNN Indonesia/ Damar
Jakarta, CNN Indonesia --

Penambahan kasus virus corona (covid-19) harian di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Pada Minggu (21/6) kemarin kasus konfirmasi covid-19 tembus 13.737 orang, angka itu merupakan jumlah kasus harian tertinggi sejak 30 Januari 2021.

Merespons alarm genting itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendorong pemerintah untuk menerapkan peraturan ketat, sehingga sebaran kasus covid-19 tak semakin meluas di Tanah Air.

Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besara (PSBB) ketat atau lockdown regional. Dari kedua opsi itu, pilihan yang paling sesuai saat ini menurut Hermawan adalah lockdown regional.


"Pemerintah harus radikal. Opsinya ada dua, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas pada pulau besar. Opsi paling radikal tentunya lockdown regional, radikal, tapi paling logis," kata Hermawan dalam Konferensi Pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' dalam YouTube, Minggu (20/6).

Hermawan melanjutkan, lockdown menjadi opsi yang disarankan karena berkaca pada negara-negara yang sukses mengatasi pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya seperti Australia, Jerman, Belanda, dan beberapa negara lainnya di Eropa.

Ia lantas mengkritik kebijakan 'gas-rem' yang seringkali jadi narasi Presiden Joko Widodo saat kasus melonjak. Namun menurutnya, kebijakan yang sudah dilakukan berulang kali itu kini tak cukup kuat mengatasi pandemi di Indonesia, dan dikhawatirkan malah menjadi bom waktu.

"Rem-gas, rem-gas itu adalah kebijakan terkatung-katung yang membuat kita hanya menunda bom waktu [ledakan kasus]," ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan lockdown. Netty meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan lockdown karena bisa optimal menurunkan tingkat penyebaran.

Pada Jumat (18/6) lalu, ribuan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya ikut meneken petisi daring yang mendesak agar Presiden Jokowi segera melakukan 10 langkah penanganan pandemi virus corona di Indonesia, salah satu poinnya adalah karantina wilayah alias lockdown.

Dari pantauan CNNIndonesia.com hingga pukul 06.00 WIB, Senin (21/6), petisi yang disertai surat terbuka dan dibuat melalui Google Documents itu telah diteken oleh 2.474 orang.

Sementara sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono juga menilai tidak ada cara yang lebih tepat selain lockdown secara total ketika pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro tak cukup menanggulangi masifnya penyebaran Covid-19.

Sultan menyebut, PPKM berbasis mikro didesain membatasi kegiatan masyarakat dari tingkat terkecil, yakni RT dan RW. Namun dirinya melihat kebijakan ini belum mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 di DIY.

(khr/gil)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK