PKS Saran Lockdown, PDIP Dorong PSBB

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan karantina wilayah atau lockdown. Sementara itu, PDIP berharap pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Usulan-usulan itu dilontarkan menyusul terjadinya lonjakan kasus virus corona (Covid-19) di tanah air hingga membuat rumah sakit penuh di berbagai daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan lockdown karena bisa optimal menurunkan tingkat penyebaran.

"Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (18/6).

Netty menekankan pentingnya testing, tracing, dan treatment, dan penegakan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Ia meyakini masih banyak daerah yang kapasitas tesnya masih di bawah standar global. Padahal, testing dan tracing merupakan kunci dalam menekan potensi penularan.

Netty pun meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan siap dalam merespons lonjakan kasus di berbagai daerah. Terutama di daerah-daerah yang berstatus zona merah.

"Rumah sakit di daerah yang bukan zona merah juga harus disiapkan untuk membantu menangani pasien. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di setiap daerah harus terus dimonitor," kata Netty.

Berbeda halnya dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR dari fraksi PDIP Charles Honoris. Menurut Charles, pemerintah lebih perlu menerapkan PSBB.

Charles menganggap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sudah tidak optimal mencegah penyebaran virus corona.

"Perlu tindakan cepat dari pemerintah pusat untuk segera membatasi kegiatan sosial masyarakat secara besar (PSBB), tidak lagi parsial," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/6).

Charles juga menyoroti meningkatnya angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah di atas batas WHO 60 persen. Ia khawatir dengan kondisi saat ini fasilitas kesehatan akan kolaps.

"Sementara fakta di lapangan, tanda-tanda faskes kolaps semakin nyata di depan mata: antrean pasien mengular masuk RS, ada pula yang ditolak karena RS penuh," ujar Charles.

"Bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan karena tidak kunjung mendapat RS rujukan. Di sisi lain, para tenaga kesehatan keteteran karena lonjakan pasien yang tak terkira," kata dia menambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX lainnya, Melki Laka Lena secara terpisah mengatakan, pemerintah harus mendisiplinkan kembali pelaksanaan PPKM skala mikro.

Politikus Partai Golkar itu juga menyarankan agar ada pembatasan di fasilitas publik maupun transportasi saat ini guna mengurai keramaian dan berkumpulnya banyak orang dalam waktu yang lama.

"Pertemuan dan acara dalam bentuk daring diutamakan daripada tatap muka," ungkapnya.