Puan Maharani Desak Pemerintah Terapkan PPKM Ketat

CNN Indonesia | Senin, 21/06/2021 10:41 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menilai lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia mengkhawatirkan. Pemerintah, kata dia, harus mengetatkan PPKM. Ketua DPR Puan Maharani menilai lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia mengkhawatirkan. Pemerintah, kata dia, harus mengetatkan PPKM. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di zona merah penularan virus corona (Covid-19).

Menurutnya, pemerintah harus segera meningkatkan upaya pengendalian Covid-19 yang tengah mengalami lonjakan saat ini.

Untuk daerah selain zona merah, lanjut dia, pemerintah dapat mengetatkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

"Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah, atau pengetatan PPKM mikro," kata Puan dalam keterangannya kepada wartawan Senin (21/6).

Ia menegaskan, pemerintah pusat harus bisa menentukan langkah penanganan yang serius dan mendesak, serta memastikan koordinasi dan pengawasan ketat berjalan dalam penanganan Covid-19 khususnya di daerah zona merah.

Ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa, menurut Ketua DPP PDIP itu, sudah semakin mengkhawatirkan karena mobilitas penduduk yang tinggi serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal.

"Arah kebijakan dari pemerintah pusat secepat mungkin sangat diperlukan mengingat sebaran Covid-19 di berbagai daerah (lintas daerah)," ujar Puan.

Infografis Daftar Daerah Terapkan PPKM Jawa-BaliInfografis Daftar Daerah Terapkan PPKM Jawa-Bali. (CNNIndonesia/Basith Subastian)

Ia menambahkan, pemerintah harus segera menekan bahaya dalam merespons lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

Untuk diketahui, beberapa daerah mulai kembali mengetatkan protokol kesehatan imbas dari lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

DKI Jakarta contohnya, kembali memperpanjang PPKM skala mikro hingga 28 Juni 2021. Pada PPKM kali ini, kegiatan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Bandung Raya siaga satu Covid-19. Kemudian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X menyerukan lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19.

Merespons, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang radikal agar keluar dari lonjakan pandemi Covid-19 saat ini.

Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni PSBB ketat atau lockdown regional. Menurutnya, pilihan yang paling radikal adalah lockdown.

"Pemerintah harus radikal. Opsinya ada dua, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas pada pulau besar. Opsi paling radikal tentunya lockdown regional, radikal, tapi paling logis," kata Hermawan dalam Konferensi Pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' dalam YouTube, Minggu (20/6).


(mts/ugo)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK