Gerindra Tepis Isu Gerakan Istana Dukung Presiden 3 Periode

CNN Indonesia | Selasa, 22/06/2021 18:30 WIB
Gerindra menilai gerakan Istana Kepresidenan yang terdengar sejauh ini ialah terkait upaya menekan lonjakan kasus penularan Covid-19. Ketua DPP Gerindra, Sufmi Dasco. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan belum pernah mendengar gerakan Istana Kepresidenan melancarkan wacana memperpanjang masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.

Dasco berkata, gerakan Istana Kepresidenan yang terdengar sejauh ini ialah terkait upaya menekan lonjakan kasus penularan Covid-19.

"Kemudian ada katanya kabar tadi barusan ditanyakan mengenai gerakan-gerakan Istana, saya belum pernah dengar, karena gerakan Istana yang ada saat ini adalah mereka sedang gencar ingin menekan laju Covid-19," kata Dasco dalam video yang diterima CNNIndonesia.com pada Selasa (22/6).


Dia menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menggelar rapat untuk menekan laju Covid-19 serta memulihkan ekonomi nasional. Menurutnya, Jokowi tidak pernah gencar berbicara soal wacana mengubah masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode.

"Presiden siang [dan] malam rapat terbatas, itu untuk menekan laju Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tidak ada kemudian Presiden gencar-gencar omong soal bagaimana tiga periode," ucap Wakil Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Dasco juga menyampaikan bahwa pihaknya masih berpatokan pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang berlaku saat ini soal masa jabatan maksimal seorang presiden.

Dia bilang, langkah merealisasikan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode harus melalui beberapa tahapan lebih dahulu.

"Kita sudah sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih berpatokan dengan UUD 1945 kita bahwa presiden itu menjabat hanya maksimal dua periode, sehingga wacana-wacana yang ada itu tentunya harus melalui beberapa tahapan-tahapan, terutama amandemen UUD 1945 kalau memang diperlukan," ucap Dasco.

Sejumlah partai diketahui telah menyatakan penolakan terhadap usulan Jokowi-Prabowo maju di Pilpres 2024. PDIP misalnya, menilai usulan kembali mencalonkan Jokowi akan mengubah UUD dan hal itu bertentangan dengan sikap partai.

Penolakan juga disampaikan Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS, hingga Demokrat.

Namun, Penasihat Relawan Jokowi-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk 2024 Muhammad Qodari tak mau ambil pusing terkait penolakan sejumlah partai politik terhadap wacana presiden tiga periode itu.

Menurutnya, relawan ingin terlebih dahulu fokus menggalang dukungan dari masyarakat saat ini, untuk merealisasikan usulannya. Ia meyakini parpol akan mengikuti jika rakyat sudah berkehendak.

"Kita bicara sama rakyat. Nanti kalau rakyat sudah mendukung, partai pasti ikut. Politician go where the voters are," kata Qodari lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/6).

(mts/ain)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK