Pegawai Nonaktif Tagih Hasil TWK ke Sekjen KPK

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK nonaktif, Hotman Tambunan menagih lembaga antirasuah segera memberikan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menyatakan 75 pegawai gagal menjadi aparatur sipil negara.

Permintaan itu Hotman sampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa. Cahya jadi sasaran lantaran Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK belum juga memberikan hasil tes meski telah diminta sejak sepekan sebelumnya.

"Bekerjalah dan bertugaslah dengan tetap menjaga integritas dan mengikuti hati nurani untuk memberantas korupsi, bukan malah mengikuti keinginan pribadi pimpinan yang diduga sewenang-wenang," kata Hotman dalam keterangannya, Jumat (25/6).

Hotman mengaku sampai saat ini dirinya belum menerima pemberitahuan terkait permintaan hasil TWK. Padahal, sesuai aturan, katanya, hasil TWK para pegawai bisa diberikan pada 23 Juni.

Aturan yang dimaksud Hotman merujuk pada pasal 35 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia meminta Sekjen KPK bertanggung jawab dan segera memberikan hasil tes.

"Kami meminta Sekjen, untuk bertanggung jawab dan menyerahkan hasil asesmen TWK kepada pegawai," kata dia.

Hotman mengatakan, Sekjen KPK merupakan penanggung jawab tertinggi tentang manajemen kepegawaian atas amanat Presiden. Sehingga, sudah sepatutnya Sekjen mengelola kepegawaian sesuai aturan berlaku.

Ia mengingatkan Cahya agar tak sampai masalah TWK disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Menurut Hotman, hasil asesmen bukan data rahasia bagi peserta sebab data tersebut bukan hasil intelijen sebagaimana disebutkan oleh Kepala BKN.

Data asesmen, katanya, juga bukan data yang dikecualikan bagi peserta sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Jangan sampai nanti ada aduan di meja Presiden di mana Sekjen sebagai pejabat P2K malah melakukan perbuatan melawan hukum," ucap Hotman.