PKS soal Jokowi King of Lip Service: Rektorat UI Jangan Baper

CNN Indonesia
Senin, 28 Jun 2021 11:46 WIB
Ketua DPP PKS meminta kampus menjadi tempat bagi demokrasi dan bukan dipakai sebagai alat oligarki yang mematikan kebebasan berpendapat mahasiswa. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Rektorat UI tak terbawa perasaan soal tindakan BEM UI menjuluki Jokowi The King of Lip Service. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Rektorat Universitas Indonesia tidak terbawa perasaan alias baper dengan tindakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) The King of Lip Service.

"Enggak usah baper semua pihak. Termasuk rektorat [UI]. Jadikan kampus lahan subur bagi demokrasi, jangan jadi alat oligarki," kata Mardani kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/6).

Mardani mengatakan semua pihak seharusnya melihat kritik BEM UI yang menjuluki Jokowi The King of Lip Service sebagai proses pematangan kepemimpinan mahasiswa.

"Semua pihak mesti melihatnya sebagai bagian dari proses pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa," ujarnya.

Sementara itu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno mempertanyakan parameter BEM UI menjuluki Jokowi The King of Lip Service. Ia berharap semua pihak bisa tetap berada di jalur akademis.

"Apakah ada parameter jelas dan terukur atau hanya karena satu dua indikator terus sampai pada kesimpulan karikatural tersebut," kata Hendrawan kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/6).

BEM UI menjuluki Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual lantaran sering mengobral janji manis yang kerap tidak direalisasikan.

Tak lama kemudian, pihak UI memanggil sejumlah pengurus BEM UI lewat surat nomor: 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 yang ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra.

Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra mengaku diminta keterangan terkait maksud dan tujuan kritik sebagaimana yang dimuat di media sosial BEM UI. Leon pun memastikan tak akan menghapus kritik tersebut.

"Jadi, kami lebih banyak memberikan keterangan dan menegaskan postingan tersebut tidak akan kami take down," kata Leon kepada CNNIndonesia.com, Minggu (27/6).

Langkah Rektorat UI memanggil pengurus BEM UI mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk Partai Demokrat.

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Irwan mengatakan kampus tak boleh menjadi alat Istana untuk membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat. Ia pun meminta perguruan tinggi tak mematikan daya kritis mahasiswa.

"Pihak kampus tidak boleh jadi alat Istana untuk membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat," kata Irwan.

(mts/fra)

[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER