Edhy Prabowo Dituntut Bayar Uang Pengganti Kasus Benur Rp10 M

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim agar menghukum Edhy Prabowo membayar uang pengganti senilai US$77.000 atau sekitar Rp1,12 miliar dan Rp9.687.447.219.

Jaksa menilai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menerima uang dari para eksportir terkait dengan percepatan proses persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

"Menuntut, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Edhy Prabowo berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.447.219 dan US$77.000 dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yang dikembalikan terdakwa," ujar jaksa Ronald Ferdinand Worotikan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/6).

Apabila Edhy tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda tak mencukupi, maka akan dipidana dua tahun penjara.

Tak hanya itu, jaksa juga menuntut majelis hakim agar mencabut hak politik Edhy selama empat tahun terhitung sejak Edhy selesai menjalani masa pidana pokok yakni lima tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ucap jaksa.

Lebih lanjut, sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin, juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp2.256.940.000 subsider satu tahun penjara.

Edhy dinilai terbukti menerima suap sebesar US$77.000 atau sekitar Rp1,12 miliar dan Rp24.625.587.250,00 terkait dengan percepatan proses persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada para eksportir.

Edhy melalui Amiril dan staf khususnya sekaligus wakil ketua tim uji tuntas (Due Diligence) perizinan usaha perikanan budi daya lobster Safri menerima US$77.000 dari pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.

Sedangkan penerimaan Rp24.625.587.250,00 berasal dari Suharjito dan para eksportir BBL lainnya. Uang diberikan melalui perantara Amiril Mukminin; staf pribadi istri Edhy, Ainul Faqih; ketua tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budi daya lobster sekaligus staf khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi; dan pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadhi Pranoto Loe.