Pelajar Surabaya Desak PTM di Tengah Lonjakan Covid-19

Aliansi Pelajar Surabaya mendesak pemerintah segera memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahun ajaran 2021/2022 pada Juli mendatang meski kasus Covid-19 tengah melonjak.

"Tahun Ajaran 2021/2022 harus sudah mulai diadakan PTM meskipun secara terbatas," kata Ketua Aliansi Pelajar Surabaya Mirza Akmal Putra, di Surabaya, Selasa (29/6).

Ia mengatakan pihaknya dengan tegas menolak pembelajaran daring. Menurutnya pembelajaran yang dilakukan secara virtual itu justru memberikan beban mental ataupun fisik.

Mirza mengatakan, menurut survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 1.700 pelajar, 76,7 persen di antaranya mengatakan bahwa mereka tidak senang belajar di rumah dan 73,2 persen diantaranya menyatakan bahwa tugas yang diberikan cukup berat.

Ia mengatakan, pelajar semestinya tak ditakut-takuti dengan bahaya Covid-19. Menurutnya, pemerintah semestinya bisa efektif memberikan edukasi soal Covid-19 kepada pelajar melalui guru di sekolah.

"Pelajar itu jangan didiamkan dan ditakuti dengan Covid-19. Justru dengan PTM inilah pelajar dapat teredukasi secara efektif tentang Covid-19," ucapnya.

Penerapan belajar daring untuk menghindari Covid-19, menurutnya, hanya akan menjadikan pelajar sebagai korban sistem pendidikan.

"Kalau pembelajaran daring tetap diteruskan maka Merdeka Belajar hanyalah omong kosong belaka bagi pelajar. Toh pelajar akhirnya hanya dihujani dengan tugas, tugas, dan tugas tanpa adanya komunikasi intensif dan interaktif dari gurunya," ujar Mirza.

(Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Mirza meminta, Satgas Covid-19 harus mulai menyentuh para pelajar di sekolah dengan membentuk Satgas Covid-19 di sekolahnya masing-masing. Satgas ini wajib beranggotakan para pelajar dan guru sebagai pendampingnya.

"Saya rasa OSIS, PMR, UKS, Rohis, dan Pramuka bisa digerakkan untuk melakukan sebagai Satgas Covid-19. Jadi pelajar juga tergerak untuk melindungi diri sendiri, teman, dan keluarga besar sekolahnya," katanya.

Mirza mengatakan, temuan fakta yang menyebutkan bahwa anak kini menjadi kelompok yang rentan terpapar Covid-19, juga bukan jadi masalah. Ia meminta Satgas Penanganan Covid-19 daerah bersama Dinas Pendidikan bisa mendata untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan.

Berdasarkan data yang dirilis Ikatan Dokter Anak Indonesia, 1 dari 8 pasien Covid-19 adalah anak-anak. Selain itu, case fatality rate (kematian) terhadap pasien Covid-19 anak berada direntang 3-5 persen.

"Asalkan Dinas Pendidikan, Satgas Covid-19 beserta sekolah bisa saling bekerja sama untuk pendataan kepada anak didik terkait komorbid atau penyakit bawaannya serta kebiasaan di rumah. Kemudian pelaksanaan proses secara ketat di siswa dan guru, Insyaallah aman sih," katanya.

Ia pun meminta pemerintah untuk dengan cepat merealisasikan proses vaksinasi kepada anak di rentan usia 12-17 tahun. Hal itu kata dia untuk melindungi pelajar saat menjalani proses PTM nanti.

"Kemudian ada pula terkait vaksin Sinovac yang sudah dapat izin ke anak umur 12-17 itu harus disegerakan pula. Agar semakin terdukung lagi PTM-nya," pungkas dia.