PAN Masih Berharap Lockdown Jelang PPKM Darurat

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengkritik pemerintah yang tidak mau mencoba menerapkan kebijakan lockdown dalam penanganan pandemi Covid-19.

Padahal, menurutnya, lockdown akhir pekan bisa lebih menurunkan angka penularan Covid-19 di tengah masyarakat bila dikombinasikan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang bakal diterapkan pemerintah .

"Saya tidak tahu mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Kalau tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan. Mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lockdown akhir pekan. Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu," kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/6).

"Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus Covid-19," imbuhnya.

Saleh juga menyampaikan bahwa banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 cenderung hanya berganti nama dan istilah. Pasalnya, dia berkata, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada pada tataran praktis.

"Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," kata Saleh.

Ketua DPP PAN itu melanjutkan, dirinya masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana pemberlakuan PPKM darurat. Menurutnya, kebijakan PPKM darurat harus benar-benar bisa memastikan penurunan angka penularan Covid-19.

"Tapi, apa itu PPKM darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya kan telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," katanya.,

Saleh mendorong pemerintah menyiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan pandemi Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan, mulai dari ketersedian ruang perawatan dan tenaga medis, pelaksanaan tes dan pelacakan kasus, persediaan obat, serta mempercepat pelaksanaan program vaksinasi.

"Dan jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Protokol kesehatan ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi Covid-19. Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, protokol kesehatan harus menjadi garda utama," ujar Saleh.

Pemerintah berencana menerapkan PPKM darurat di Jawa-Bali seiring lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami lonjakan dalam dua pekan terakhir.

Presiden Joko Widodo pun telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin PPKM mikro darurat secara nasional guna menanggulangi pandemi Covid-19.